TEMPO.CO, Jakarta - Forum Komunikasi Mahasiswa Australian National University (ANU) ikut menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan netralitas pejabat dan aparat penegak hukum pada Pemilu 2024.
Pernyataan yang mereka sebut sebagai Maklumat Canberra ini disampaikan oleh Anita Wahid, mahasiswi Phd Scholar di Australian National University.
"Menjelang hari Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, masyarakat menyaksikan elite mempertontonkan keberpihakan politik tanpa merasa malu dan tersandera sebagai kepanjangan tangan agenda politik elektoral," kata Anita melalui tayangan daring pada Kamis, 8 Febuari 2024.
Anita mengatakan, etika pejabat dan penyelenggara negara menjadi barang langka dari tingkat pimpinan tertinggi di pusat sampai tingkat terbawah di daerah. Mandat penyelenggara negara untuk melayani yang papa serta terpinggirkan menjadi cacat dengan menjadikan kelompok yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan menjadi sebatas deret ukur belaka dalam preferensi survei Pemilu.
"Sejarah akan mencatat era di mana paslon melanggar etika dengan pengerahan anggaran serta sumber daya demi meraih kemenangan politik dinasti. Dampaknya panjang dan menciderai ingatan kolektif kita sebagai bangsa," kata Anita.
Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengatakan, seolah kita tak cukup melihat elite menghisap laut, menguras bumi dan mengotori langit.
"Akal sehat kita semua terhina dengan penjungkirbalikan logika penyelenggaraan negara demi kontestasi elektoral ini sehingga harus mendapat perlawanan dari segenap elemen masyarakat," lanjutnya.
Selanjutnya, Pemilu terjebak status quo...
