Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Janjikan Perbaikan, Mahfud Md Sebut Jual Beli Jabatan ASN Masih Banyak

image-gnews
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md menyebut seleksi pejabat sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN sebaiknya ditata ulang karena masih ada praktik jual-beli jabatan. Dia menyebut fenomena itu terjadi usai Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dibubarkan pasca-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

“Nanti bisa mencari alternatif lain, yang penting proses seleksi pejabat bisa objektif dan akuntabel kepada masyarakat. Karena sekarang praktik jual beli jabatan masih banyak,” kata Mahfud dalam acara “Tabrak Prof” di Pos Bloc, Jakarta, pada Rabu malam, 7 Februari 2024. 

Jual-beli jabatan itu, kata Mahfud, tetap terjadi meski pejabatnya sudah sebagai ASN. Mahfud mengatakan terkadang ada pihak-pihak tertentu yang menjadi penentu di internal kementerian atau lembaga untuk merekrut ASN. 

“Meskipun ASN sudah setuju menterinya tidak setuju, ya, enggak bisa, yang menentukan di tingkat menteri saja masih banyak kolusinya. Jadi harus ditata ke depan,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan penataan itu bukan hanya terkait dengan penentuan pejabat, tetapi yang mengawasi netralitas ASN. Pembubaran KASN yang dulu bertugas mengawasi netralitas ASN itu sebenarnya memiliki maksud pembentukan yang baik. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Mahfud, KASN itu bisa menentukan atau memberi rekomendasi atas siapa yang berhak menjadi pejabat eselon satu. Jika KASN setuju, kata Mahfud, pejabat tersebut dianggap memenuhi syarat. 

Selain itu, Mahfud mengatakan KASN berhak melakukan penyelidikan rekam jejak para pihak yang diusulkan menjadi pejabat eselon satu, tapi belakangan dalam praktiknya ternyata kerap menghambat.  “Karena ketika ada yang rangkap jabatan, tapi KASN belum memberi izin. Ada juga pejabat yang sudah didisposisi KASN, belakangan melakukan korupsi juga,” kata Mahfud.

Atas fenomena itu, menurut Mahfud, daripada memperpanjang jalur birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat membubarkan KASN.

Pilihan Editor: Mahfud Md Ungkap Alasan Koruptor Tak Bisa Dijatuhi Hukuman Mati

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

13 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.


Pj Wali Kota Padang Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

1 hari lalu

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar
Pj Wali Kota Padang Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan judi online bagi pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang.


Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Mendagri mengatakan pihaknya akan mengaktifkan aparat pengawas internal pemerintah untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2024.


Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

Netralitas ASN menjelang hingga selama proses pemilu telah diatur dalam berbagai regulasi.


Respons Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin atas Kritik Mahfud Md

3 hari lalu

Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Mochammad Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Respons Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin atas Kritik Mahfud Md

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin menilai persiapan penyediaan logistik selama Pemilu 2024 tidak selama Pemilu 2019.


Dari Anggota DPR hingga Presiden Jokowi Tanggapi Kritikan Mahfud Md soal KPU

3 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Dari Anggota DPR hingga Presiden Jokowi Tanggapi Kritikan Mahfud Md soal KPU

Kritikan Mahfud Md kepada KPU mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak, mulai dari anggota DPR hingga Presiden Jokowi. Apa kata mereka?


Begini Respons Cak Imin atas Kritik Mahfud Md terhadap KPU

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Begini Respons Cak Imin atas Kritik Mahfud Md terhadap KPU

Cak Imin menyoroti komentar Mahfud Md perihal kinerja KPU menjelang pelaksanaan Pilkada 2024


Mahfud Md Minta Semua Komisioner KPU Diganti, Mardani: Waktunya Pendek

3 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Mahfud Md Minta Semua Komisioner KPU Diganti, Mardani: Waktunya Pendek

Mardani merespons cuitan Mahfud Md., di akun X yang mengatakan komisioner KPU saat ini tidak layak menyelenggarakan Pilkada serentak.


Siapkan Taman Buah untuk Kebutuhan ASN Jakarta yang Pindah, OIKN: Tempat Healing Work from IKN

4 hari lalu

Deputi Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri saat penanaman pohon untuk Ruang Hijau Taman Buah Puspantara IKN di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Siapkan Taman Buah untuk Kebutuhan ASN Jakarta yang Pindah, OIKN: Tempat Healing Work from IKN

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri mengatakan pembuatan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satunya untuk menyambut para aparatus sipil negara (ASN) dari Jakarta yang akan pindah pada September 2024.


Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada

4 hari lalu

Presiden Jokowi (kanan) bersama Menlu Retno Marsudi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Indonesia juga mengirimkan paket bantuan berupa obat-obatan, bantuan makanan tambahan ibu hamil balita, bantuan obat-obatan malaria, bantuan hygiene kit dan water purifier. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada

Presiden Jokowi mengungkit sebelumnya KPU sudah sukses menggelar Pilpres dengan baik dan lancar.