TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar TNI dan Polri bersikap netral. Dia memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
“Sesuai undang-undang, TNI tak berpolitik praktis dan berkomitmen untuk netral,” katanya kepada Tempo, Ahad, 4 Februari 2024.
Gumilar merujuk pada UU TNI dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur hukuman pidana bagi prajurit TNI yang melanggar aturan netralitas. Adapun larangan bagi prajurit TNI dan Polri aktif berkampanye itu tertuang dalam Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu. “Jangan diragukan lagi,” kata Gumilar.
Tentang kritik Megawati soal netralitas TNI-Polri
1. Megawati singgung intimidasi TNI-Polri terhadap simpatisan Ganjar-Mahfud
Diketahui sebelumnya, Megawati berorasi dalam kampanye akbar pasangan Ganjar -Mahfud Md di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Sabtu 3 Febriari 2024. Megawati secara tegas meminta kepada aparat TNI-Polri untuk tidak mengintimidasi rakyat, termasuk simpatisan partainya.
"Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini, artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian," kata Megawati pada Sabtu sore, 3 Januari 2024.
Megawati menyinggung itu dalam konteks ada intimidasi aparat terhadap pendukung kandidat yang diusung PDIP dalam pilpres yaitu, Ganjar Pranowo - Mahfud Md.
2. Netralitas TNI sempat jadi sorotan karena Prabowo-Gibran dibolehkan gunakan Gedung Prajurit Expo, Jakarta
Sebelumnya juga netralitas TNI sempat menjadi sorotan lantaran calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran diperbolehkan menggunakan Gedung Prajurit Expo, Balai Kartini, Jakarta.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons mengenai deklarasi dukungan Prabowo-Gibran yang dilakukan di salah satu bangunan atau fasilitas milik TNI. Menurutnya, fasilitas itu sudah menjadi hak dari penyewa gedung dan tidak mengandung isu keberpihakan TNI.
Maruli mengatakan pihak TNI menghindari ragam pro dan kontra serta akan melakukan evaluasi. "Kalau aset negara, terus sudah di publik, terus disewa. Sebetulnya kami menghindari karena takut ribut. Cuma ya kadang mis-mis aja,” katanya dilansir dari Antara, Kamis, 1 Februari 2024.
Ia mengatakan posisinya memang serba salah kendati pihak Prabowo-Gibran membayar sewa gedung. “Ini kan satu tempat yang sudah dikomersilkan dan bayar pajak. Kan sudah umum, mau kawin di situ juga boleh,” ujarnya.
3. Presiden Jokowi ikut merespons
Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga ikut merespon soal kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati terkait netralitas TNI-Polri. Jokowi mengatakan Aparatur Sipil Negara atau ASN, TNI dan Polri harus netral dalam Pemilu 2024.
"Termasuk BIN (Badan Intelijen Negara) harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Jokowi dikutip dari video wawancara biro pers di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 7 Februari 2024.
Jokowi menyatakan semua pihak harus menjaga pemilu damai, jujur, dan adil menghargai hasil pemilu. "Bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," katanya.
KAKAK INDRA PURNAMA | ADIL AL HASAN | IHSAN RELIUBUN | BAGUS PRIBADI | DANIEL A. FAJRI
Pilihan editor: Kata KPU Jember Soal Dugaan Pelanggaran Netralitas yang Disampaikan TKN Prabowo Gibran
