TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanfaatkan penyaluran Bantuan Sosial atau Bansos untuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia mengatakan, tuduhan politisasi bansos itu tidak benar.
"Enggak bener kalalu dianggap presiden memanfaatkan bansos-basos untuk kampanye dan seterusnya," kata Muhadjir Effendy kepada Tempo saat ditemui di Kantor Kemenko PMK Rabu, 7 Januari 2024.
Muhadjir mengatakan, Bansos rutin disalurkan oleh Presiden pada awal tahun dan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran bansos. Muhadjir juga mengatakan, apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah untuk memastikan disktribusi bansos diterima oleh masyarakat. Sebab menurutnya, Bansos merupakan program prioritas yang ada di kabinet kerja Jokowi sebanyak 18 juta sasaran.
"Itu kemarin juga sama BLT kan juga sama di awal tahun. Ini BLT El Nino ini kan memang untuk mengatasi kemungkinan kerawanan pangan terutama di lapisan paling bawah," kata Muhadjir.
Ia mengatakan keamanan pangan di Indonesia disebabkan karena bantuan BLT, seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Kalau sekarang kita ini baik suasananya nyaman, jangan dibilang macam-macam soal Bansos. Jadi BLT ini adalah untuk meredam jangan sampai terjadi karena akibat kekurangannya pangan. Makanya kita sekarang terus kita dorong untuk penyaluran masyarakat ke paling bawah," katanya.
Gelontoran bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di klaim karena kelangkaan beras di dunia. Kelangkaan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, menurut Muhadjir, beras di dunia sudah kosong dan Indonesia belum bisa lagi mengimpprt atau membeli beras.
"Makanya, ini menjadi soft of cover, jadi masyarakat paling bawah ini tidak merasa terkejut. Jadi jangan dibalik. Bukan Bansos yang menjadi keributan, jurstu Bansos yang menjadi penenang," katanya.
Kritik terhadap bansos jelang pemilu
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik dalam penyaluran bansos. Ini didasari oleh survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023, mengindikasikan program Bansos berhasil mengerek kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi, yakni mencapai 77 persen.
Keberpihakan kepada Jokowi dinilai berdampak terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang tengah maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. “Kepuasaan rakyat ini menjadi modalitas penting untuk memberikan efek ekor jas pada salah pasangan yang didukung oleh Presiden,” FITRA menyebutkan, dalam keterangan resminya pada Jumat, 26 Januari 2024.
Pilihan Editor: Jusuf Kalla Kritik Pemberian Bansos oleh Pemerintah: Jangan Dibagikan di Pinggir Jalan
