TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemberian bansos di tempat umum oleh Jokowi dianggap melanggar aturan. JK mengatakan bansos harus diberikan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan, bukan dibagi di jalan, di pasar.
“Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi caranya harus benar. Jangan dikasih di pinggir jalan, di pasar, dan tempat umum," kata Jusuf Kalla, dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2024.
Menurut dia, aturan yang benar pemberian sesuai nama, alamat terdata, dan pembagian bansos seharusnya dilakukan kepala desa, camat. "Kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh,” ujar dia.
Dia juga mengkritik waktu pembagian bansos. Menurut dia, pemberian bansos yang dilakukan sebelum pemilu diduga bermuatan politis."Termasuk timing-nya harus benar. Kenapa harus dipaksakan sebelum tanggal 14 (Februari 2024) kenapa tidak tanggal 20 saja," ujar JK.
Netralitas aparat
Jusuf Kalla juga mewanti-wanti seluruh aparatur negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, Polri, serta para kepala desa, agar bersikap netral pada pemilihan umum atau Pemilu 2024 dan tidak melakukan aksi kecurangan dengan mencuri suara rakyat.
"Kita dukung aparat negara, polisi, tentara, kepala desa agar kembali ke hati nuraninya. Jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya," ucap dia.
Peringatan dari Wakil Presiden ke-10 itu disampaikan setelah menerima kunjungan dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini. "Jangan ada yang mencuri. Bukan suaranya Prabowo, Anies, Ganjar dicuri, bukan. Tapi suara rakyat yang dicuri kalau tak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini sampaikan itu," lanjut JK.
Wakil presiden yang berpasangan dengan Jokowi pada Pilpres 2014 itu, mengajak seluruh elemen masyarakat supaya di sisa masa kampanye ini, bisa menjaga pemilu dari kecurangan. Sehingga hasil dari proses penyelenggaraan pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak.
"Dengan pemilu bersih, dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih salah. Jadi kita lakukan proses yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang," ujar dia.
GNB adalah organisasi yang dimotori oleh tokoh bangsa, yang bertujuan mengawal pemilu agar berlangsung bersih, fair, transparan, jujur, serta bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan. Sehingga menghasilkan hasil pemilu berkualitas dan bermartabat, menjadi modal kelangsungan pembangunan Indonesia ke depan.
Tokoh GNB yang hadir di kediaman JK di antaranya, istri presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dan putrinya Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid. Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, mantan dubes Makarim Wibisono, dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komarudin Hidayat.
Pilihan Editor: Guru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa
