Hasto Kristiyanto Bantah PDIP Intervensi Gerakan Kampus Kritik Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan partainya mengintervensi para akademisi dan kampus untuk mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan masif terjadi. Hasto menyebut para akademisi dan kampus tidak bisa diintervensi dalam hal apa pun.

"Mana ada kampus bisa diintervensi," tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada Senin, 5 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis. 

Hasto yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meyakini bahwa seruan para akademisi dan kampus-kampus yang menyebar luas saat ini merupakan gerakan kebenaran. Hasto menyebut para akademisi dan kampus-kampus punya keyakinan tersendiri dalam menyikapi persoalan bangsa.

Hasto menduga, adanya tudingan itu justru semakin membesarkan gelombang seruan para akademisi dan kampus-kampus soal kondisi demokrasi.

"Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka punya dalil-dalil yang ditaati dan mereka punya integritas. Sehingga kalau dari kelompok 02 Prabowo-Gibran tim pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, kami yakini bahwa akan semakin banyak kampus yang bergerak. Harusnya autokritik saja dan melakukan koreksi-koreksi," kata Hasto.

Hasto mengklaim  PDIP tak berkepentingan di dalam melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut. "Karena itu sama saja mengerdilkan. Di antaranya otoritas di perguruan tinggi yang begitu independen," tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.

Pilihan Editor: Kritik Presiden Jokowi, Puluhan Guru Besar UMS Serukan Maklumat Kebangsaan dengan 8 Tuntutan