TEMPO.CO, Yogyakarta - Kampus-kampus di Yogyakarta terus bergerak menyatakan keresahannya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Senin 5 Februari 2024 ini, para sivitas akademika Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan sikap dan menyoroti potret pemerintahan akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Koordinator aksi yang juga dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Achmad Uzair membacakan seruan moral untuk penyelenggara negara jelang Pemilu 2024 itu. "Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman (Jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi," kata Achmad mengutip nasehat Sunan Kalijaga sebagai pembuka naskah seruan moral itu.
"Mencermati situasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, apalagi jelang Pemilu 2024, terdapat banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama," kata Achmad. "Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara. Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan."
Pemilu, kata Achmad, sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutaakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif.
Kecenderungan ini, Achmad mengatakan bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.
Menyikapi hal tersebut, sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendesak semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. "Jaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan," kata dia
"Kami mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan baik fisik maupun psikis," kata Achmad.
Presiden Jokowi, kata Achmad, juga wajib menjaga terwujudnya pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil. "Kami mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi," ujarnya.
Para sivitas UIN Sunan Kalijaga menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak. "Kami mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat," kata Achmad.
Terakhir, para sivitas menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas.
Pada Senin hingga Selasa, 5-6 Februari 2024 ini, sedikitnya ada empat kampus di Yogyakarta yang menyatakan sikap dan menyoroti potret pemerintahan akhir kekuasaan Presiden Jokowi. Untuk Senin ini, kampus yang menyatakan sikap selain Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga Universitas Janabadra, dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD).Adapun Universitas Negeri Yogyakarta akan menyatakan sikap dan seruan moral pada Selasa 6 Februari 2024.
Pilhan Editor: Sivitas Akademika Kampus STF Driyakara dan UIN Jakarta juga akan Beri Pernyataan Sikap Hari ini
