Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Netralitas Pemerintah Meragukan, Muhammadiyah Kerahkan Mahasiswa se Indonesia Awasi TPS

image-gnews
Ilustrasi TPS. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Netralitas pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terus disorot berbagai pihak.

Dugaan penyimpangan kekuasaan di bawah Jokowi belakangan memicu gelombang protes berbagai universitas di tanah air. 

Salah satunya civitas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang pada Sabtu, 3 Februari 2024 berkumpul menyerukan kritik terhadap penyelenggaraan negara yang menyimpang.

Rektor UMY Gunawan Budiyanto menuturkan, Universitas Muhammadiyah, tak hanya yang ada di Yogyakarta, akan menerjunkan para mahasiswanya mengawasi langsung pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang demi merespon sorotan netraliras Pemilu itu. Salah satu fokus pengawasan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

"Kami (Universitas Muhammadiyah) punya sumber daya mahasiswa, terutama di beberapa kantong suara seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara hingga Kalimantan, mereka kami minta mengawasi TPS," kata Gunawan di sela orasi Pesan Kebangsaan dan Himbauan Moral Untuk Penyelenggara Negara di UMY, Sabtu.

Perlunya pengawasan Pemilu itu, kata Gunawan, agar ada trust atau kepercayaan bagi publik. Yang belakangan meragukan netralitas negara atas Pemilu.

"Pengawasan oleh sipil perlu, bahwa ada pihak yang netral, yang bukan partisan yang ikut mengawasi proses Pemilu itu," kata Gunawan.

"Sehingga proses dan hasil Pemilu apapun hasilnya itu akan lebih legitimate, karena lebih banyak orang yang ikut mengawasi," imbuh dia.

Soal potensi kecurangan Pemilu kali ini, kata Gunawan, masih sama tingginya dengan Pemilu sebelummya. Sehingga perlu ada langkah mitigasi mengantisipasi yang tidak sejalan dengan apa yang diatur perundangan.

"Maka harus ada pengawas independen, bukan kemudian saat ini saja yang gawat,  pengawasan pemilu sejak dulu ada potensi kecurangan, sehingga kami kerja sama dengan Bawaslu, melakukan pemantauan," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ditanya teknis berapa mahasiswa yang akan diterjunkan di tiap TPS, Gunawan mengatakan bergantung kebijakan setiap kampus di bawah naungan Muhammadiyah. 

Adapun sebaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Indonesia, kata Gunawan, paling besar di Jawa.

Dari total 174 universitas PTMA di tanah air, kira-kira 66% berada di Pulau Jawa.

 "Sehingga kami punya potensi yang cukup baik untuk ikut mensukseskan pemilu dalam bentuk memberikan trust kepada masyarakat bahwa pemilu ini legitimate," ujarnya.

Rektor, guru besar dan perwakilan mahasiswa UMY pada Sabtu ini berkumpul di halaman depan kampus UMY menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral kepada seluruh penyelenggara negara.

"Dalam kurun waktu 1 tahun ini, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu lagi," kata Prof. Dr. Akif Khilmiyah selaku Anggota Dewan Guru Besar UMY saat membacakan naskah Pesan Kebangsaan UMY itu.

Akif membeberkan, mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri. 

Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstetasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti. 

Pilihan Editor: NU dan Muhammadiyah Terima Penghargaan Zayed Award for Human Fraternity dari UEA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

2 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

Presiden Jokowi mewanti-wanti, golden visa tidak diberikan kepada orang yang membahayakan keamanan dan tidak memberi manfaat secara nasional.


Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

8 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara.


Cucu Pendiri Muhammadiyah Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Calon Walikota Yogyakarta

50 menit lalu

Partai Golkar resmi memberikan surat tugas kepada Afnan Hadikusumo (kanan) sebagai calon Wali Kota Yogyakarta untuk berlaga di Pilkada Kota Yogyakarta 2024. Dok.istimewa
Cucu Pendiri Muhammadiyah Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Calon Walikota Yogyakarta

Afnan, cucu pendiri Muhammadiyah, sebelumnya bersaing ketat dengan sejumlah kandidat dalam memperebutkan rekomendasi Golkar.


Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

55 menit lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA
Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

Anwar Abbas mengatakan PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.


Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

58 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

Presiden Jokowi tengah menanti fasilitas untuk menggelar sidang kabinet di IKN.


Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

1 jam lalu

Presiden Jokowi meluncurkan Golden Visa Indonesia. Pelatih Timnas Sepak Bola asal Korea Selatan Shin Tae-yong menerima secara simbolis di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

Pemerintah Jokowi mengharapkan Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

2 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

2 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

3 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap.


Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

4 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

Heru Budi Hartono memastikan Istana Kepresidenan dan Kementerian PUPR terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN.