Anies Ingatkan Kelola SDA Jangan Gunakan Ideologi Ekonomi Tak Sesuai Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, bicara soal pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air. Menurut Anies, pengelolaannya tak boleh menggunakan ideologi ekonomi yang tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Peringatan itu, kata Anies, sering dia sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia yang dikirim sekolah ke luar dan kembali. "Saya sering mengingatkan, tolong jangan pulang ke Indonesia menggunakan ideologi pikiran ekonomi yang tidak sejalan dengan konstitusi kita. Bawa itu sebagai pegangan," kata Anies dalam acara Sarasehan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung MPR, Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.

Hal tersebut, kata Anies, karena rujukan pertama dan terutama adalah UUD 1945. Dia berujar penting bagi semua yang berada di dalam birokrasi dan pemerintahan untuk mengingat konstitusi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan amanat konstitusi soal pengelolaan sumber daya alam. Dia menyampaikan, UUD 1945 pasal 33 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Anies pun menyatakan Indonesia memiliki prinsip pengelolaan sumber daya alam yang bisa jadi berbeda dengan negara-negara lain. "Di mana korporasi diharuskan menaati konstitusi," ujar dia.

Namun, Anies berujar saat ini yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. "Nah, yang sering terjadi terbalik, kebijakan dibuat supaya korporasi mau bekerja di sini. Harusnya ini landasan konstitusinya semua korporasi harus ikut," kata Anies.

Dia menyebutkan setidaknya ada enam prinsip untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia. Menurut Anies, enam hal ini harus terpenuhi saat akan mengambil kebijakan terkain pengelolaan sumber daya alam.

Pertama, kata Anies, adalah peningkatan pendapatan negara dan devisa. Kedua, pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, pendapatan masyarakat di daerah yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan.

"Kemudian keempat membuka lapangan pekerjaan untuk siapa, utamanya yang berada di daerah itu merasakan, lima ada transfer teknologi, keenam ada perlindungan kepada lingkungan hidup," ujar kandidat dari Koalisi Perubahan itu.

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Tepis Isu Ketidaknyamanan dalam Kabinet: Biasa Saja