Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabinet Jokowi: Mahfud Md Mundur hingga Cerita Hasto PDIP

Reporter

Editor

Bram Setiawan

image-gnews
Joko Widodo dan Mahfud MD.
Joko Widodo dan Mahfud MD.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan menjelang Pemilu 2024 atau Pilpres 2024 menimbulkan berbagai isu ketidaknyamanan di kabinet Joko Widodo atau Jokowi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto sempat berucap ada ketidaknyamanan dalam kabinet Jokowi setelah mendapat kabar dari Menteri Sosial Tri Rismaharini mengenai  rapat di kabinet. 

Kata Hasto, Risma menolak data Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos karena tidak ingin bantuan negara itu dipolitisasi. “Beliau (Risma) tidak mau data-data Kemensos (Kementerian Sosial) ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” kata Hasto.

1. Dibantah Staf Khusus dan Presiden

Perwakilan istana menepis isu ketaknyamanan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap ada upaya pihak lain yang sengaja menggiring narasi politik berlebihan dan tendensius terkait jajaran kabinet yang kecewa dengan Jokowi.  “Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya,” kata Ari dalam keterangan tertulis pada Rabu, 31 Januari 2024.

Jokowi juga sudah bicara mengenai kondisi kabinetnya. “(Kabinet) Sangat solid,” kata Jokowi di sela kunjungan ke Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu, 31 Januari, dikutip dari audio Sekretariat Presiden.

2. Mahfud dan Jaleswari Pramodhawardani Mundur dari Jabatan

Mahfud Md mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). “Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan diterima oleh presiden,” katanya di kawasan Pura Ulun Danu, Lampung Tengah, Rabu, 31 Januari 2024.

Jaleswari Pramodhawardani juga mundur dari Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024.  Saat ini Jaleswari Pramodhawardani sebagai Deputi Inklusi di Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. “Saya juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik ini,” katanya pada Rabu, 31 Januari 2024.

3. Menteri Sosial Tri Rismaharini

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyebut adanya ketidaknyamanan dalam kabinet Jokowi saat ini. Ia menyebut informasi ini ia didapat dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma bercerita, rapat di kabinet sudah tidak nyaman.

“Sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tapi, tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai ketidaknyamanan, karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Januari 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Bansos

Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun mengakui, Menteri Sosial Risma tidak terlibat dalam program pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Jokowi menjelang Pemilu 2024. "Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan," katanya ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat 26 Januari 2024.

Risma enggan banyak berkomentar.  "Maaf ya, saya enggak mau jawab itu," kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.

5. Sri Mulyani

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah isu mengenai kondisi tak nyaman dalam kabinet Jokowi. Isu ini sempat ramai diperbincangkan di tengah isu mundurnya sejumlah menteri di kabinet Jokowi, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. 
Menurut Suharso, Sri Mulyani selalu bekerja profesional. Mengenai isu mundurnya Sri Mulyani, Suharso menilai hal itu hanya isu politik yang diperbincangkan di publik saja. 

"Seingat saya Bu Menkeu (Sri Mulyani) itu lebih profesional di pekerjaannya, dan pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ. Kalau di isu-isu politik saya kira seliweran di publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah kabar mengenai mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Presiden Jokowi. "Tidak (Sri Mulyani tidak mundur). Bu Ani kan teman saya," kata Airlangga, pada Jumat, 19 Januari 2024.

YOLANDA AGNE | DANIEL A FAJRI | ANDRY TRIYANTO TJITRA | ADIL AL HASAN | TIKA AYU | YOHANES MAHARSO JOHARYOSO

Pilihan Editor: Soal Kemungkinan Prabowo Ikuti Langkah Mahfud Md Mundur dari Kabinet, Kaesang Bilang Begini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

8 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.


Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.


Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

9 jam lalu

Sejumlah pekerja membuat sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?


Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

9 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.


Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

9 jam lalu

Kendaraan arus balik arah Jakarta terjebak kemacetan di GT Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Minggu 14 April 2024. Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Masyarakat Pada Masa Lebaran Tahun 2024 yang dirilis Kementerian Perhubungan, pada puncak arus balik lebaran 2024 tanggal 14 April 2024 diperkirakan sebanyak 41 juta orang atau sekitar 21,2 persen dari total pemudik akan kembali ke kota masing-masing. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.


Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.


Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

10 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

11 jam lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.


Luhut Pesan ke Prabowo agar Tak Bawa Orang Toxic, Bagaimana Cara Menghadapi Orang Toxic?

12 jam lalu

Tangakapan layar dari video pendek yang diunggah Menko Marves Luhut Pandjaitan usai dijenguk Menhan Prabowo Subianto di Singapura beberapa waktu lalu (Sumber: Instagram)
Luhut Pesan ke Prabowo agar Tak Bawa Orang Toxic, Bagaimana Cara Menghadapi Orang Toxic?

Orang toxic merupakan individu yang secara terus-menerus memberikan dampak negatif terhadap kehidupan dan emosional orang lain.


Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan