TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun, mengakui bahwa Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini atau Risma tidak terlibat dalam program pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024.
Watubun menyatakan bahwa semua informasi saat ini sangat terbuka sehingga informasi seperti bansos sampai hal kecil seperti jarum yang jatuh di istana pun dapat diketahui oleh masyarakat. "Jarum jatuh di istana. Jangan dipikir kita tidak tahu," katanya pada 26 Januari 2024.
Ia menjelaskan bahwa untuk mengawasi distribusi bansos, ia akan menggunakan satuan tugas Cakra Buwana, yang bergerak secara independen dan bukan sebagai perwakilan dari partai politik. Watubun menekankan niatnya untuk segera melaksanakan apel besar Satgas Cakra Buwana.
"Dengan menggunakan ponsel, penglihatan, pikiran, dan pendengaran, semuanya harus digunakan. Demokrasi harus dijaga, jika tidak, kita akan kembali ke nol," ujar Watubun.
Watubun juga meyakini bahwa kekuatan besar rakyat tidak dapat dikalahkan. Ia menegaskan pentingnya berharap kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan mengingatkan agar lembaga-lembaga seperti Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), harus memahami bahwa mereka lahir sebagai hasil reformasi dan seharusnya mendukung reformasi tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma bercerita bahwa rapat di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tidak nyaman. Hasto menyebut ketika mau rapat Bekas Wali Kota Surabaya itu juga diperiksa dulu, meski Hasto tidak menjelaskan pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa.
“Sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai ketidaknyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin hari ini, 30 Januari 2024.
Pihak Istana kemudian menyangkal kabar pemeriksaan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebabkan ketidaknyamanan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet.
“Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres,” kata Ari dalam keterangan tertulis pada Rabu, 31 Januari 2024.
Profil Tri Rismaharani
Tri Rismaharini, atau akrab disapa Risma adalah Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya yang menjabat selama dua periode. Dia dilahirkan pada 20 November 1961. Risma telah menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020. Sebagai Wali Kota Surabaya, Risma mengepalai pemerintahan pada periode 28 September 2010-28 September 2015 dan 17 Februari 2016-23 Desember 2020.
Keberhasilan Risma tidak hanya mencakup tingkat nasional, tetapi juga membuatnya menjadi kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang beberapa kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.
Dalam pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjadi wakilnya. Pasangan Risma-Bambang, yang didukung oleh PDI-P, meraih kemenangan pada Pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara sebanyak 358.187 atau 38,53 persen.
Setelah Bambang mengundurkan diri pada 14 Juni 2013, Risma dilanjutkan oleh Whisnu Sakti Buana dan terpilih secara aklamasi pada 8 November 2013. Ia resmi dilantik pada 24 Januari 2014.
Pada Pilkada Serentak 2015, Whisnu kembali menjadi wakil Risma, dan keduanya memenangkan kembali dengan kemenangan mutlak, meraih 893.087 suara atau 86,34 persen. Mereka dilantik untuk masa bakti 2016-2021 pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, dalam acara yang bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.
ANANDA BINTANG I TIKA AYU I HENDRIK KHOIRUL MUHID I ADIL AL HASAN I DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Mensos Risma Disebut Tidak Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos Raskin
