Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

H-13 Coblosan Pilpres 2024: Menelisik Awal Gerakan Salam 4 Jari

image-gnews
Gerakan Salam 4 Jari muncul di media sosial X dan Instagram.
Gerakan Salam 4 Jari muncul di media sosial X dan Instagram.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salam 4 jari disebut-sebut sebagai simbol perlawanan Gen Z terhadap pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gerakan ini tujuan utamanya adalah mengajak masyarakat untuk tidak golput dengan cara mencoblos paslon nomor urut satu, Anies-Muhaimin atau nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud. 

Ajakan tersebut bertujuan demi mencegah Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Lantas, dari mana awal mula munculnya gerakan Salam 4 Jari? 

Gerakan salam 4 jari bermula di media sosial X (Twitter) yang didominasi Gen-Z pada Minggu, 28 Januari 2024. Akun pertama yang mengunggah adalah @johnmuhammad_. Ia mengunggah beberapa foto yang menggagas salam 4 jari. 

Dalam foto pertama yang diunggahnya, terdapat gambar berupa lambang 4 jari dengan kalimat “FOUR FINGERS, Ekspresi Pilihan Bukan Prabowo-Gibran”. Foto tersebut dibubuhi tagar #SatuTigaTambahKita, #HadangPemiluCurang, #SelamatkanDemokrasi.

Di bagian keterangan fotonya, akun tersebut menarasikan “Usulan untuk @partaihijau.id yang udah mendeklarasikan #BukanPrabowoGibran & teman-teman masyarakat sipil yang punya keresahan pandangan dan sikap serupa.”

Kemudian di slide berikutnya atau foto kedua terdapat empat alasan munculnya gerakan Salam 4 Jari. Alasan pertama adalah karena yakin Prabowo-Gibran tak layak dipilih serta harus dihindari. Alasan kedua karena yakin untuk mengalahkan paslon nomor 2 diperlukan solidaritas rakyat.  

Kita sadar bahwa untuk mengalahkan paslon no. 2 diperlukan solidaritas rakyat yang lebih besar dari sekadar gabungan paslon no.1 (Anies-Muhaimin & No.3 (Ganjar-Mahfud),” tulis akun tersebut.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, 4 jari menyimbolkan koalisi paslon nomor 1 dan paslon 3.“Simbol menghendaki koalisi paslon no. 1 + 3 melalui tangan kita sendiri (tangan rakyat, bukan elit),” tulis akun @johnmuhammad_

Menanggapi gerakan salam 4 jari tersebut, Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menilai penggabungan dua kubu itu cukup sulit dilakukan. Sebab, ada perbedaan ideologi di antara para pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

“Ya mungkin dianggap lebih sektarian (Anies-Muhaimin) lebih mementingkan identitas politik berbasis agama, sementara di 03 basis nasionalisme. Karena itulah pada titik ini kami belum buka pembicaraan formal,” katanya di Gelora Bung Karno Press Conference Room, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Januari 2024.

Meski demikian, Yenny menyebut ada komunikasi antara kubu Ganjar-Mahfud dengan Anies-Muhaimin. Komunikasi itu membahas titik temu antara kedua kubu tersebut. “Bukan tim resmi, memang ada komunikasi-komunikasi dan titik temunya adalah keinginan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam Pilpres. Harus ditegakkan, harus didorong secara bersama-sama, jangan sampai ada intimidasi,” ujar Yenny. 

Sementara itu, Co-Captain Timnas Anies-Cak Imin (Amin) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong juga mengaku kagum dengan gerakan salam 4 jari. Tom Lembong menilai gerakan ini hanya sebagai bentuk ekpresi rakyat terhadap dinamika saat ini. "Saya bisa menyampaikan bahwa kita selalu gembira melihat ekspresi masyarakat jadi kebebasan berekspresi," kata dia saat ditemui di Sekretariat Perubahan Timnas Anies-Cak Imin (Amin), Diponegoro X, Senin, 29 Januari 2024.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ANDIKA DWI | RIZKI DEWI AYU | PRIBADI WICAKSONO | MYESHA FATINA RACHMAN | ANDRY TRIYANTO TJITRA
Pilihan editor: Gerakan Salam 4 Jari Disebut Beda Ideologi Masyarakat Diminta Bersabar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri setelah melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan ustad Abdul Somad sebagai cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.


Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

14 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.


Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 hari lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin saat melaksanakan shalat dzuhur saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 22 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.


TKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
TKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional

Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan dikomposisikan secara proporsional.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kiri) memberikan tumpeng kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.