INFO TEMPO - Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan dukungannya terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dan peningkatan alokasi dana desa dalam revisi Undang-Undang Desa. Dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Jawa Tengah, Bamsoet berbicara dengan Paguyuban Kepala Desa "Wira Praja" se-Kabupaten Purbalingga, menyoroti pentingnya pembangunan desa dalam konteks kemajuan sosial dan pengelolaan dana desa yang efektif.
Menurut Bamsoet, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 atau 8 tahun dan peningkatan alokasi dana desa menjadi 20 atau 15 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD adalah langkah yang tepat untuk memajukan desa. Dia juga menekankan perlunya pengaturan dana operasional pemerintahan desa serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari revisi UU Desa.
"Dalam program kerja para Capres-Cawapres, semuanya menjanjikan penambahan dana desa dari saat ini Rp 1 miliar menjadi lebih tinggi lagi, bahkan ada yang menjanjikan mencapai Rp 5 miliar. Menunjukkan bahwa para Capres-Cawapres, sama-sama memiliki komitmen besar dalam memajukan masyarakat desa," ungkap Bamsoet, Minggu, 28 Januari 2024.
Namun, Bamsoet juga mengingatkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga tentang menjaga ketahanan desa dari ancaman negatif seperti radikalisme, narkoba, dan pengaruh budaya asing. Dia menyoroti penangkapan teroris di Solo Raya sebagai bukti bahwa desa juga rentan terhadap ancaman keamanan nasional.
"Polri bahkan juga TNI harus bergerak aktif dengan melibatkan para kepala desa dalam mengantisipasi berbagai potensi aksi terorisme yang bisa mengganggu jalannya Pemilu. Pada Pemilu 2019 lalu, terdapat sekitar 6 aksi serangan teror. Peristiwa tersebut tidak boleh terjadi di Pemilu 2024," tegasnya.
Selain itu, Bamsoet juga mengajak para kepala desa untuk menjaga kedamaian dan kenyamanan desa dalam menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal 17 hari lagi. Dia menekankan pentingnya persaudaraan dalam politik dan menyerukan agar perbedaan pandangan politik tidak memecah belah masyarakat.
"Politik secukupnya saja, persaudaraan yang selamanya. Jangan sampai keterbelahan masyarakat dengan adanya terminologi Cebong, Kampret, dan Kadrun kembali terulang dalam Pemilu 2024 ini," pungkas Bamsoet. Dengan demikian, Bamsoet menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan desa dan menjaga stabilitas sosial dalam menyongsong Pemilu 2024.(*)
