Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nalar Institute Sebut Bansos Sering Disalahgunakan di Tahun Politik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi Bansos.Tempo/Tony Hartawan
Ilustrasi Bansos.Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho, menjelaskan soal bantuan sosial atau bansos di tengah tahun politik. Di tahun politik, bansos sebagai program pemerintah mengatasi kemiskinan, baik di tingkat daerah maupun nasional, sering disalahgunakan.

Menurut dia, penyalahgunaan bansos itu biasanya dilakukan oleh inkumben atau yang didukung oleh inkumben. "Dengan mengakui ini program saya," kata Yanuar, memberikan contoh penyalahgunaan bansos di tahun politik, di gedung Tempo, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.

Dia menyatakan, salah satunya yaitu informasi yang muncul sekarang bahwa bansos adalah program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Kalau kamu tidak memilih dan mendukung Jokowi bansos dihentikan, itu salah," kata dia, seusai diskusi bertajuk "Outlook Perlindungan Sosial 2024".

Dia mengatakan, sekarang ini berkembang informasi tentang bansos yang membohongi publik. Narasi kebohongan itu seperti tidak mendukung pasangan calon tertentu atau calon yang didukung oleh inkumben maupun presiden, bansos tidak diteruskan. "Itu kan pembodohan dan pembohongan. Karena bansos adalah program pemerintah," ujar dia.

Menurut Yanuar, pembohongan dalam narasi bansos milik paslon tertentu harus dihentikan. Dia mengatakan, menteri yang terlibat membagi-bagi bansos penting untuk diprotes. Namun yang lebih penting adalah narasi yang dibawakan seolah-olah bansos milik paslon tertentu itu perlu dihentikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia pengalokasian bansos itu diberikan kepada masyarakat atau penduduk miskin. Salah satu persoalan dalam bansos adalah akurasi data penerima. Misalnya, bansos itu diterima oleh warga yang membutuhkan atau tidak. Ada pun bansos disalurkan kepada orang yang tidak berhak menerima.

"Harusnya menerima, tapi mereka enggak menerima. Mereka menerima, tapi seharusnya tidak. Misalnya, orangnya enggak miskin, tapi mereka menerima. Atau orang yang berhak menerima malah tidak menerima, itu sumber (masalahnya) data, itu alamiah," kata dia.

Pilihan Editor: Kabar Risma Tak Dilibatkan dalam Pemberian Bansos, Politikus PDIP: Itu Seluruh Rakyat Sudah Tahu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

52 menit lalu

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut banyak oknum terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Mei Leandha
Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

Kepala BP2MI menyampaikan kepada Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online.


Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

1 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

"Belum ada rapat mengenai itu," kata Presiden Jokowi soal wacana kendaraan wajib asuransi.


Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

Presiden Jokowi mewanti-wanti, golden visa tidak diberikan kepada orang yang membahayakan keamanan dan tidak memberi manfaat secara nasional.


Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara.


Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

2 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

Presiden Jokowi tengah menanti fasilitas untuk menggelar sidang kabinet di IKN.


Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

2 jam lalu

Presiden Jokowi meluncurkan Golden Visa Indonesia. Pelatih Timnas Sepak Bola asal Korea Selatan Shin Tae-yong menerima secara simbolis di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

Pemerintah Jokowi mengharapkan Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

3 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

4 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

5 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap.


Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

5 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

Heru Budi Hartono memastikan Istana Kepresidenan dan Kementerian PUPR terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN.