Menukil Majalah Tempo edisi 14 Januari 2024, disebutkan bansos diduga menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pembagian bansos ini pun disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN).
Dari berbagai sumber Tempo, penyusunan program bansos ini dikabarkan untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Namun anehnya program bansos tak melihat Mensos Risma sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bansos.
Dua narasumber Tempo, salah satunya seorang pejabat teras Kemensos, menyebutkan Risma tak diundang dalam rapat yang membahas bansos. Pemerintah pun dikabarkan tak menggunakan data versi Kemensos dalam menyalurkan bansos.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, hal itu menguntungkan pasangan calon tertentu.
"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.
Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan bansos akan jalan terus walaupun dikritik sejumlah pihak jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Eks Panglima TNI ini menjelaskan program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum putera sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres.
"Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.
TIKA AYU | YOGI EKA SAHPUTRA
Pilihan Editor: Kabar Risma Tak Dilibatkan dalam Pemberian Bansos, Politikus PDIP: Itu Seluruh Rakyat Sudah Tahu
