TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tetap netral dalam pemilu 2024 menyusul pernyataannya mengenai presiden boleh berpihak. Kekuasaan dan sumber daya besar yang dimiliki Jokowi sebagai presiden juga sudah dikhawatirkan sejumlah pihak.
“Menjadi bijaksana apabila Presiden Jokowi bisa menahan libido berkuasanya dengan menjunjung netralitas dalam pemilu 2024,” kata FITRA dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 Januari 2024.
Jokowi mengatakan, pernyataannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024, mengenai presiden boleh berpihak dan kampanye sesuai dengan undang-undang. Ia merujuk pada kepada undang-undang pemilu no 7 tahun 2017 pasal 299, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.
Kemudian ia juga mengacu pasal 281, yang menyebut kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden wakil presiden harus memenuhi ketentuan - tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.
FITRA – organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran negara, memberi perhatian pada potensi anggaran publik dimanfaatkan dalam melanggengkan kekuasaan dinasti. Dalam konteks anggaran publik, presiden memiliki sumber daya dalam bentuk alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sepanjang tahun 2019-2024 sebesar Rp 2.668 triliun, atau anggaran bansos sepanjang tahun 2019-2024 sebesar Rp 953,9 triliun.
“Bahkan presiden sendiri memiliki alokasi anggaran yang bersumber dari BUN (Bendahara Umum Negara) untuk program Bansos Presiden,” kata FITRA.
Selanjutnya Koordinator Staf Presiden sebut bansos tak ada kaitan dengan Pemilu....
