Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Migrant Care akan Laporkan Temuan Data Pemilih Ganda Pemilu 2024

image-gnews
Ilustrasi e-Pemilu, para pemilih membawa e-KTP untuk memilih calon pemimpinnya. Kredit: Humas BPPT
Ilustrasi e-Pemilu, para pemilih membawa e-KTP untuk memilih calon pemimpinnya. Kredit: Humas BPPT
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMigrant Care akan melaporkan temuan mereka perihal data pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap atau DPT di Kota New York kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu di Jakarta Pusat, pada Jumat siang, 26 Januari 2024. 

"Yang kita laporkan ini di New York. Kami masih melototi data ganda Johor Bahru," kata Direktur Migrant Care Wahyu Susilo, melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 26 Januari 2024.

Migrant Care menemukan banyak kejanggalan pada nama-nama daftar pemilih tetap luar negeri atau DPTLN di New York pada Pemilu 2024. "Tidak hanya satu, ada banyak nama tercatat ganda dan dan didaftarkan dalam dua metode pemungutan suara yang berbeda bagi pemilih," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, laporan yang akan diajukan ke Bawaslu hari ini bertujuan agar kasus tersebut bisa ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu. Ia mengaku data ganda yang ditemukan itu berjumlah ratusan ribu pemilih.

Wahyu mengakui data detailnya akan disampaikan setelah kasus ini dilaporkan. "Karena yang dipelototi ini nama-nama yg ada di DPT ratusan ribu. Mereka harus bentuk tim untuk memverifikasi kejanggalan-kejanggalan itu. Kami enggak sanggup melototi data begitu banyak," ujarnya.

Adik sastrawan Widji Thukul itu membenarkan bahwa data ganda pemilih di New York ini merupakan kekeliruan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia mengatakan KPU kurang cermat dalam mendata pemilih di luar negeri.

"Yup..., kurang cermat, ceroboh," ujar Wahyu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Wahyu, kasus data ganda pemilih di luar negeri ini bukan kasus baru. Persoalan ini sudah terjadi sejak Pemilu 2014. "Ini penyakit lama," ujar dia.

Pada Pilpres 2014 hanya ada dua pasangan calon bertarung, yaitu Pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut 2.

Selain kasus di New York, Migrant Care tengah mendalami data di Johor Bahru, Malaysia. Sehingga tujuan pelaporan itu bisa ditangani oleh Bawaslu, tim Migran akan mengajukan laporan tersebut pukul 13.30 WIB.

"Sementara New York saja, nanti akan menyusul negara-negara lain," kata peneliti Migrant Care, Trisna Dwi Yuni, melalui pesan WhatsApp.

KPU sebelumnya menetapkan DPT pemilih luar negeri 1.750.474 orang. Jumlah itu terdiri dari pemilih laki-laki 751.260 orang dan perempuan 999.214. Adapun total DPT yang ditetapkan secara keseluruhan untuk Pemilu 2024 berjumlah 204.807.222.

Pilihan Editor: Temuan Pemilih Ganda di New York, Jubir Timnas Amin Soroti Kinerja KPU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

6 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

Batas penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU tinggal Ahad, 12 Mei 2024.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

15 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

15 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

15 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Nurul Huda Disiksa Majikan di Oman, Rentannya Pelanggaran HAM pada PMI di Timur Tengah

41 hari lalu

Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Wahyu Susilo. ANTARA
Nurul Huda Disiksa Majikan di Oman, Rentannya Pelanggaran HAM pada PMI di Timur Tengah

Nurul Huda menggugah perhatian publik. Video curhatnya tentang pengalaman disiksa oleh majikannya di Oman menjadi sorotan.


Beda Sikap Migrant Watch dan Migrant CARE Soal Dugaan TPPO Berkedok Magang Mahasiswa

48 hari lalu

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Beda Sikap Migrant Watch dan Migrant CARE Soal Dugaan TPPO Berkedok Magang Mahasiswa

Migrant Watch menilai kasus magang ke Jerman lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa ketimbang TPPO.


Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

53 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

Dengan iming-iming magang di Jerman, para pelaku melakukan TPPO dengan menjebak dalam program Ferienjob


TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

54 hari lalu

Tangkapan layar Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. ANTARA/Prisca Triferna
TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

Kasus TPPO menyasar dunia pendidikan. Selain Ferienjob, kasus perdagangan orang sempat masuk ke sekolah (SMK) menggunakan modus lain.