TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, membenarkan informasi bahwa calon wakil presiden Mahfud Md., akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Deddy menyebut Mahfud akan mundur sebelum pemilihan presiden atau Pilpres pada 14 Februari 2024.
“Setahu saya dia (Mahfud Md) pasti mundur. Waktunya kapan, harusnya sebelum 14 Februari,” kata Deddy kepada Tempo saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Januari 2024.
Menurut Deddy, pembicaraan Mahfud bakal mundur sudah lama dibicarakan oleh tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dengan PDIP. Namun, dia menyebut Mahfud urung untuk mundur karena tidak dilarang dalam UU.
Sementara itu, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, juga memastikan Mahfud akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Menurut Andi, Mahfud belum mundur karena ada dua pertimbangan strategis di Kemenkopolhukam, tetapi hal itu telah dievaluasi.
“Tapi momentum yang ada, situasi yang ada sekarang, membuat Pak Mahfud mengevaluasi (dua hal strategis). Sudah berbicara dengan Mas Ganjar di pagi, hari di hari debat keempat, dan di situ sudah disepakati Pak Mahfud pasti mundur," ujarnya.
Dia mengatakan saat ini sedang menyiapkan bagaimana proses transisi di Kemenko Polhukam, lalu menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Dengan ketatanegaraan dan tata krama yang sepantasnya. Tapi Pak Mahfud pasti akan mundur,” kata Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Januari 2024.
Kemudian, Deddy yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan TPN Ganjar-Mahfud itu menyebut keinginan Mahfud untuk mundur muncul kembali setelah langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilpres 2024.
“Sudah lama menjadi pembicaraan Pak Mahfud sudah mundur, bahkan ketika dicalonkan menjadi Wapres diskusi tentang itu sudah muncul. Tetapi kami melihat UU tidak melarang, tidak ada komplikasi seperti sekarang. Kita ingin bilang bersama pemerintah kalau diberikan amanah sampai akhir,” kata Deddy.
Sementara itu, Deddy mengatakan kalau Mahfud juga mempertimbangkan kondisi pemerintahan sebelum pihaknya mundur. Menurut dia, mundurnya Mahfud juga bukan dilatarbelakangi karena sebatas untuk kontestasi pemilihan presiden. “Karena bukan hanya pemilu, tapi bangunan pemerintahan. Kami juga tidak ingin menyulut api mundurnya ramai-ramai menteri atas tidak setuju langkah politik Jokowi belakangan ini sebagai bapaknya Gibran,” kata Deddy.
TPN Ungkap Alasan Mahfud Ingin Mundur
