Soal Bansos Diduga Dipolitisasi, Mensos Tri Rismaharini Enggan Komentar

TEMPO.CO, Batam - Bantuan sosial (Bansos) pemerintah belakangan menjadi sorotan karena diduga dipolitisasi untuk kepentingan pemilu 2024. Banyak kasus ditemukan bansos yang diberikan kepada warga disisipi foto kontestasi peserta pemilu hingga jumlah yang dikuncurkan belakangan mulai meningkat.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini tidak mau berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuri acara penyerarahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.

"Maaf ya, saya nggak mau jawab itu," kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.

Sebelumnya banyak pihak menyoroti pembagian bansos yang dilakukan saat masa kampanye. Pasalnya, bansos dicurigai dijadikan alat untuk mendulang suara para pemilih untuk paslon tertentu. 

Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo belakangan ini, dilansir dari Majalah Tempo, pada awal Januari 2024, Jokowi membagi-bagikan bantuan sosial di berbagai daerah seperti di Kabupaten Serang, Banten dan di Labuan Bajo, Pekalongan, serta Banyuwangi, pada Desember 2023. 

Jokowi, kepada para penerima, memastikan bahwa mereka sudah mendapatkan 10 kilogram bantuan pangan. Ia mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga Maret 2024.

“Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat sehingga bisa terus dilakukan,” kata Jokowi, dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden, Senin, 22 Januari 2024.

Majalah Tempo menemukan, bansos yang diberikan oleh Jokowi disinyalir berhubungan upaya kemenangan Gibran Rakabuming Raka, putranya yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. 

Studi Center for Strategic and International Studies  (CSIS) mengungkapkan korelasi bansos terhadap elektabilitas calon presiden. Survei yang dirilis pada Desember 2023 itu menunjukan Prabowo mendapatkan popularitas tertinggi, yakni 36,6 persen dari responden yang menerima bansos. 

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, itu menguntungkan pasangan calon tertentu. "Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.

Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan bansos akan jalan terus walaupun dikritik sejumlah pihak jelang pemilihan presiden atau pilpres 2024, yang diikuti putra sulung Jokowi. Eks Panglima TNI menjelaskan program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum Gibran menjadi calon wakil presiden. 

"Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.

YOGI EKA SAHPUTRA

Pilihan Editor: Jokowi Nyatakan Presiden-Menteri Boleh Memihak, Anies Persilakan Ahli Hukum Jelaskan Aturan