TEMPO.CO, Jakarta - Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa, 9 Januari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) harus dilanjutkan. Ia pun meminta jajarannya untuk memantau proses penerimaan bansos agar tepat sasaran.
Sebelumnya, dilansir dari Majalah Tempo, pada awal Januari 2024, Jokowi membagi-bagikan bantuan susial itu di Kabupaten Serang, Banten. Satu bulan sebelumnya, Jokowi menebar bansos ke daerah lain, seperti Labuan Bajo, Pekalongan, serta Banyuwangi, pada Desember 2023.
Baru-baru ini, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi berkunjung ke Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin, 22 Januari 2024. Keduanya mengecek penyaluran bansos pangan cadangan beras pemerintah (CBP) telah diterima dengan baik.
Jokowi, kepada para penerima, memastikan bahwa mereka sudah mendapatkan 10 kilogram bantuan pangan. Ia mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga Maret 2024. “Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat sehingga bisa terus dilakukan,” kata Jokowi, dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden, Senin, 22 Januari 2024.
Dilansir dari Majalah Tempo, bansos yang diberikan oleh Jokowi disinyalir berhubungan upaya kemenangan Gibran Rakabuming Raka, putranya yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Studi Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan korelasi bansos terhadap elektabilitas calon presiden. Survei yang dirilis pada Desember 2023 itu menunjukan Prabowo mendapatkan popularitas tertinggi, yakni 36,6 persen dari responden yang menerima bansos.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, itu menguntungkan pasangan calon tertentu. "Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.
Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan bantuan sosial dari pemerintah yang saat ini dipersoalkan sejumlah pihak adalah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
Ari juga menyebut bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. "Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu," katanya dalam pesan singkat kepada Tempo, pada Kamis, 4 Januari 2024.
Sebelumnya, Jokowi melaksanakan program bantuan pangan langsung tunai sebesar Rp 400 ribu selama November - Desember 2023 bagi keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram yang dimulai dari September 2023. Rencananya CBP akan dibagikan hingga Juni 2024.
Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan bansos akan jalan terus walaupun dikritik sejumlah pihak jelang pemilihan presiden atau pilpres 2024, yang diikuti putra sulung Jokowi. Eks Panglima TNI menjelaskan program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum Gibran menjadi calon wakil presiden.
"Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.
MICHELLE GABRIELA | DANIEL A. FAJRI | MAJALAH TEMPO
Pilihan Editor: Pengamat Bilang Jokowi Turun Gunung di Jawa Tengah untuk Kerek Eelektabilitas Prabbowo-Gibran
