INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) siap menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Timor Leste dalam upaya mengembangkan dan memprioritaskan penguatan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kusdiantoro, menyampaikan komitmen ini saat memberikan sambutan pada Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut (PRL) Timor Leste yang berlangsung di negara tersebut.
Kusdiantoro menekankan bahwa upaya yang dilakukan oleh Timor Leste sejalan dengan program nasional dan regional melalui berbagai inisiatif seperti program AIS Forum, West Pacific MSP, dan CTI-CFF. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste di bidang kelautan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi, memajukan proses perencanaan ruang laut, dan mengatasi tantangan dalam pengelolaan wilayah perairan.
"Perencanaan ruang laut bukan hanya alokasi aktivitas manusia, tetapi juga manfaat untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang. Ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan serta menjadi acuan penerbitan perizinan pemanfaatan ruang laut," ujar Kusdiantoro dalam sambutannya.
Pentingnya perencanaan ruang laut yang efektif dan efisien menjadi fokus dalam lokakarya dan pelatihan di Timor Leste. Kusdiantoro mendorong agar hasil dari kegiatan ini dapat merumuskan perencanaan ruang laut yang memberikan manfaat bagi Timor Leste dan Indonesia, mengingat posisi geografis wilayah yang berbatasan, khususnya dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Laut Arafuru.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang menjadi dasar pengaturan ruang laut, termasuk Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah. Semua hasil penataan ruang laut di Indonesia telah diakui secara internasional melalui The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO pada tahun 2022, menempatkan Indonesia pada tahap implementasi yang sejajar dengan negara-negara maju.
Namun, Kusdiantoro mengakui bahwa penataan ruang laut tidak lepas dari sejumlah tantangan, seperti tumpang tindih regulasi dan kewenangan, serta kurangnya data yang memadai dan terintegrasi. Untuk itu, solusi perencanaan ruang laut yang berkualitas tinggi diperlukan agar pengelolaan dan pengembangan kelautan yang berkelanjutan dapat tercapai.
Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut Timor Leste, yang berlangsung pada tanggal 17-18 Januari 2024, merupakan tindak lanjut dari Sharing Knowledge Perencanaan Ruang Laut yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen PKRL sejak tahun 2021. Acara ini diikuti oleh Tim Kerja Tata Ruang Laut Nasional Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, perwakilan Kementerian/Lembaga, akademisi, organisasi masyarakat, dan NGO di Timor Leste.
Kusdiantoro menyampaikan harapannya bahwa lokakarya ini akan menjadi forum yang efektif untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam penerapan dan pengembangan perencanaan ruang laut. Pembentukan kelembagaan yang fokus pada pengelolaan ruang laut di Timor Leste diharapkan dapat menjadi panglima dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang secara konsisten menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif, turut mengapresiasi upaya diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara. Langkah-langkah strategis tersebut diarahkan untuk mewujudkan strategi pembangunan ekonomi biru yang seimbang antara pertimbangan ekologi dan ekonomi dalam aktivitas yang berpusat di ruang laut.(*)
