TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyakini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat menjaga netralitasnya pada Pemilihan Umum 2024.
"Saya yakin PBNU dapat menjaga netralitas dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya," kata Ganjar usai bertemu dengan jajaran tim pemenangan dan relawan Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2023.
Ganjar mengatakan hal itu menanggapi pernyataan cendekiawan NU Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) soal mobilisasi internal NU untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Saya belum mendengar sih (pernyataan itu). Tapi, waktu ultah sudah ada kode-kode, tapi kita politisi pahamlah. Rasa-rasanya NU itu ada dimana-mana," ujarnya. Ganjar juga meyakini bahwa Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf akan melaksanakan netralitas itu.
"Saya kenal dengan beliau. Beliau bisa menempatkan netralitasnya. Kalau kader NU ada dimana-mana, punya pilihan itu sudah sunatullahnya begitu," tuturnya.
PBNU sebelumnya menonaktikan 63 orang pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif dan tergabung dalam tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PBNU Amin Said Husni di Jakarta, Ahad, 21 Januari 2024, menjelaskan kebijakan penonaktifan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.
"Mereka tersebar di beberapa partai dan (menjadi tim sukses) semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai mustasyar, pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah, a'wan syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga," kata Amin Said Husni dalam siaran resmi PBNU.
Amin menjelaskan status 63 orang pengurus itu terhitung nonaktif sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya tahapan Pemilu 2024.
Pilihan Editor: Penjelasan TKD soal Lokasi Acara Desak Anies di Yogya Berpindah hingga 3 Kali
