Prabowo Ingin Naikkan Upah Pejabat demi Cegah Korupsi, ICW: Koruptor bukan Orang Miskin

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Agus Sunaryanto mempertanyakan komitmen calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dengan menjamin kualitas hidup dan menaikkan gaji pejabat yang memegang anggaran besar. Agus mengatakan koruptor tidak berasal dari orang miskin, melainkan para pejabat yang memiliki kekuasaan.

"Paslon 02 ini selalu menjanjikan kesejahteraan, itu bagus, tapi pertanyaannya apakah para koruptor itu orang miskin? Mereka punya jabatan, mereka punya kuasa tapi menyalahgunakan jabatan dan kuasanya untuk memperkaya diri, keluarga atau kroninya, serta mempertahankan kekuasaannya," kata Agus saat dihubungi pada Jumat malam, 17 Januari 2024.

Agus mengatakan yang menjadi komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi dengan cara memperkaya pejabat mesti diakurasi lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Menurut dia, seharusnya negara memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Terus, apa kabar sistem merit yang sudah diatur dalam UU 5/2014? Dengan sistem merit, seharusnya diatur penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja," kata Agus.

Tak hanya ASN, para pemegang tanggung jawab yang besar juga pastikan diberikan hadiah atau tunjangan dari negara sesuai dengan tanggung jawabnya. "Artinya kalau ada pegawai atau pejabat yang megang tanggungjawab anggaran besar pastinya juga diberikan reward atau tunjangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya itu," katanya.

Bahkan menteri, hakim, jaksa dan polisi, kata Agus, juga diberikan remunerasi sepanjang pengabdiannya kepada negara. Remunerasi adalah hadiah untuk pegawai dalam bentuk pembayaran upah, tunjangan, bonus, program pensiun, dan insentif tunai dan non tunai.

"Banyak kementerian/lembaga, hakim, jaksa dan polisi sudah dapat remunerasi juga tuh," kata Agus.

Sebelumnya, Prabowo dalam pemaparan komitmen pemberantasan korupsi pada Paku Integritas yang diselenggerakan oleh KPK akan berkomitmen mencegah tindak pidana korupsi dengan pendekatan sistematik dan realisme. Prabowo mengatakan pendekatan itu bisa dimulai dengan menjamin kualitas hidup dan menaikan gaji pejabat yang memegang anggaran besar.

"Menurut pandangan saya kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengebdalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo saat memaparkan komitmennya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam, 17 Januari 2024.

Berpacu pada negara maju, Prabowo mengatakan pejabat sipil seperti Hakim Agung dijamin kehidupannya oleh negara dan Mahkamah Agung memiliki gaji paling tinggi. Sehingga menurut Prabowo pejabat tersebut tidak ada potensi korupsi. "Ini yang saya katakan pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kulaitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan saat ini direksi perusahaan swasta dan BUMN gajinya lebih besar dari panglima TNI hingga menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan. "Ini saya kira pendekatannya harus realistis. Ini keyakinan saya. Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, Indonesia mampu menerapkan apa yang ia komitmenkan. Sebab Indonesia merupakan negara maju. Dengan demikian, menurutnya saat ini Indonesia harus menegakkan undang-undang yang berlaku. "Kita tidak perlu menunggu delik pengaduan. Seorang pejabat yang memegang jabatan penting harus transparan. Saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi jika pelaporan tidak jujur. Seluruh kekayaan harus dilaporkan," kata Prabowo.

Pilihan Editor: Anies dan Prabowo Akhirnya Berjabat Tangan di Forum KPK