TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut beberapa strategi pemberantasan korupsi jika menang Pilpres 2024. Ganjar mengatakan akan melakukan digitalisasi sistem keuangan dan pembatasan transaksi tunai.
“Pertama digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak maka mesti ada pembatasan kalau tidak salah 100 juta mesti jadi komitmen,” kata Ganjar dalam pemaparan Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas) di Gedung KPK, pada Rabu malam, 17 Januari 2024.
Menurut Ganjar, e-budgeting dalam birokrasi menjadi kewajiban bagi sistem pemerintahan. Selain itu, transparansi juga mesti dilakukan agar jelas sumber anggaran.
“Transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban, dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar sampai pada pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi,” ujar Ganjar. “Itu dasbor yang dibutuhkan setiap hari, pemimpin melihat memimpin pemberantasan korupsi secara langsung,” dia menambahkan.
Selain itu, Ganjar juga akan menerapkan sistem koordinasi antarlembaga yang ada. Menurut dia, aparat penegak hukum mesti dijamin kewenangannya dalam melakukan independensi.
“Dari APH kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK penting tidak untuk bisa diintervensi oleh siapa pun,” kata Ganjar.
Tak hanya itu, Ganjar juga akan melibatkan kejaksaan dan kepolisian untuk mendorong proses transparansi masyarakat dalam penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Salah satu sistem yang digunakan adalah LHKPN.
“Penguatan LHKPN didorong dengan sistem dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya, dan itu dengan anonim dan evidence based dan betul-betul terjadi.”
Sementara itu, Ganjar menyebut regulasi yang membuat para koruptor jera merupakan satu hal yang mesti didorong agar konflik kepentingan bisa dijaga. “Kalau itu tidak jera, adalah pemiskinan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar.
Pilihan Editor: Jokowi Groundbreaking Masjid Negara di IKN, Bisa Tampung 61 Ribu Jemaah
