TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo berjanji mengangkat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) jika Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024.
"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 16 Januari 2024.
Menurut Ari pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Dan tentu teman-teman (wartawan) sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," ujar Ari.
Ari menuturkan, dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media.
"Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," ujar dia..
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana."Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," katanya.
Ari menyebut rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini, terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan.
Lebih jauh soal adanya pernyataan viral Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS jika Prabowo-Gibran menang, Ari mengatakan hal tersebut tidak benar dan tengah dalam pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Pemilu.
"Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak betul. Sudah ada koridornya, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini," ujar dia.
Sebelumnya beredar video Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi mengkampanyekan Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, jika pasangan tersebut memenangkan pemilu, Jokowi akan mengangkat jutaan PNS.
"Pak Jokowi menjanjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru ini kurang," kata Hasbi dalam kegiatan rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa' Takalar.
Pilihan Editor: Khofifah Dukung Prabowo-Gibran, Pengamat Anggap Pengaruhnya Bisa Jadi Hanya Mitos
