TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro, menilai isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan manuver politik untuk mengganggu jalan kemenangan Prabowo-Gibran. Menurut dia, ada pihak-pihak yang ingin memisahkan Jokowi dan Menteri Pertahanan itu.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Mahfud Md, di kantornya pada Selasa, 9 Januari 2024. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga usulan pemakzulan Jokowi.
Tuntutan pemakzulan itu buntut dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK dan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nepotisme itu disebut telah melenggangkan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Juri mengatakan, isu pemakzulan sengaja digulirkan oleh beberapa orang untuk terus menganggu Jokowi. Dengan begitu, dia menilai mereka bermaksud mengganggu jalan kemenangan pasangan nomor urut 2.
"Intinya adalah menganggu jalan kemenangan Pak Prabowo," ujar dia saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2024.
Menurut dia, Petisi 100 sebenarnya memahami pemakzulan tidak mudah dilaksanakan, bahkan nyaris tidak mungkin. Namun, dia mengatakan mereka memerlukan manuver ini untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo. "Tujuan mereka bukan pemakzulan, karena mereka tahu sulit dan enggak mungkin," ucap dia.
Tuduhan manuver politik
Isu pemakzulan, menurut Juri, hanya manuver politik di level elite. Dia pun menyinggung pertemuan yang difasilitasi salah satu cawapres, yakni Mahfud Md dengan mengatasnamakan Menkopolhukam. "Kita semua tahu ini manuver politik pemilu," tutur dia.
Kendati begitu, Juri mengaku pihaknya tak terganggu dengan isu pemakzulan itu. Dia mengatakan, TKN menganggap isu itu sebagai hal biasa. "Tidak ada yang luar biasa karena itu bagian dari membangun narasi politik," ujar dia, yang juga eks Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik itu.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan isu mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah mimpi politik. Istana menerima kritik terhadap Presiden Jokowi, namun mengingatkan ada pihak yang mengambil kesempatan menjelang pemilu 2024.
“Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya mimpi-mimpi politik adalah sah-sah saja. Apalagi saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan presiden untuk kepentingan politik elektoral,” kata Ari saat dihubungi Tempo pada Jumat, 12 Januari 2024.
HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Begini Tanggapan Pimpinan DPR hingga Gibran soal Usulan Pemakzulan Jokowi
