Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi akan Bahas Ketegangan Laut Cina Selatan dengan Presiden Filipina

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Presiden Jokowi tidak pakai lagi dasi merah sebelum lawatan ke luar negeri, saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Januari 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi tidak pakai lagi dasi merah sebelum lawatan ke luar negeri, saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Januari 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membahas soal Laut Cina Selatan saat bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Manila besok Rabu besok, 10 Januari 2024.  Ketegangan terjadi di Laut Cina Selatan dalam beberapa pekan terakhir karena Cina dan Filipina, yang bersekutu dengan Amerika Serikat, sama-sama intens melakukan patroli kapal tempur di wilayah yang juga berbatasan dengan Indonesia .

“Salah satunya itu (membahas ketegangan Laut Cina Selatan),” kata Jokowi mengenai agenda pertemuan dengan Marcos, sebelum berangkat ke Filipina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Januari 2024.

Presiden tidak mengelaborasi pernyataannya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu M. Iqbal enggan membeberkan agenda yang akan dibahas dalam bilateral presiden dan Marcos.

“Besok akan ada pernyataan resmi dari menlu soal pertemuan bilateral,” katanya melalui pesan singkat. 

Ketegangan di Laut Cina Selatan

Angkatan laut dan udara Cina menggelar patroli di Laut Cina Selatan pada 3-4 Januari 2024. Hal tersebut diumumkan ketika Filipina dan Amerika Serikat sedang melakukan patroli gabungan selama dua hari di jalur air yang sangat strategis tersebut.

Militer Tiongkok mengatakan pasukan di wilayah tersebut akan berada dalam siaga tinggi setiap saat, dan akan mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan, dan hak maritim mereka. Patroli tersebut juga bertujuan untuk mencegah aktivitas yang mengganggu Laut Cina Selatan dan menciptakan “titik panas”.

Beijing dan Manila saling melontarkan tuduhan tajam dalam beberapa bulan terakhir atas beberapa pertikaian di Laut Cina Selatan, termasuk tuduhan bahwa Tiongkok menabrak kapal yang membawa kepala staf angkatan bersenjata Filipina pada awal bulan ini.

Indonesia berkomitmen selesaikan kode etik soal Laut Cina Selatan bersama negara lain

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia siap bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk menyelesaikan kode etik yang telah lama tertunda untuk Laut Cina Selatan. 

“Di Laut Cina Selatan, Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota ASEAN termasuk Filipina untuk menyelesaikan Kode Etik secepatnya,” kata Retno pada konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Filipina, Enrique Manalo, di Manila, seperti dikutip dari Reuters.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Cina selama bertahun-tahun telah mencoba menciptakan kerangka kerja untuk menegosiasikan kode etik – sebuah inisiatif yang sudah ada sejak tahun 2002. Namun kemajuannya berjalan lambat meskipun ada komitmen dari semua pihak untuk memajukan dan mempercepat proses tersebut. proses.

Cina mengklaim seluruh Laut Cina Selatan – wilayah perairan yang melingkar sejauh 1.500 km (900 mil) di selatan daratan Tiongkok. Laut Cina Selatan memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Keputusan pengadilan arbitrase internasional pada 2016 membatalkan sebagian besar klaim Tiongkok. Keputusan itu kemudian ditolak oleh Beijing.

Selain ke Filipina, Presiden Jokowi juga melakukan kunjungan ke Vietnam dan Brunei Darussalam. Selain untuk melakukan pertemuan Bilateral, kunjungan ini juga dilakukan karena presiden mendapatkan undangan dari Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, untuk perkawinan anaknya, yaitu Pangeran Mateen.

DANIEL A. FAJRI| REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

41 menit lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.