TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud Md, mengklaim turut berjasa menyelesaikan polemik Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di Kota Bogor yang telah berlangsung 15 tahun. Hal itu dia sampaikan dalam acara Natal dan tahun baru bersama relawan di Balai Sarbini, Jakarta Selatan pada Rabu, 4 Januari 2023.
“Saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin,” kata Mahfud bercerita ke peserta kegiatan Nataru. Menurut Mahfud, dia sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan sukses menyelesaikan sengketa yang terjadi sejak 2006 itu.
Padahal, kata Mahfud Md, masalah itu tidak kunjung berhasil diatasi hingga akhirnya dia ikut berperan. Mahfud berujar penyelesaian polemik itu sebelumnya berkepanjangan meski pemerintah telah berkali-kali berganti kepemimpinan. “Tidak selesai-selesai, berapa kali ganti presiden,” ucapnya.
Mahfud mengatakan cukup sering mengundang Wali Kota Bogor Bima Arya ke kantornya dalam rangka mendiskusikan penyelesaian masalah GKI Yasmin. Mahfud menyatakan juga turut memberi arahan kepada Bima Arya untuk segera meresmikan gereja tersebut. “Bima Arya, saya undang ke kantor saya berkali-kali, saya berkunjung bertemu dia juga berkali-kali saya katakan juga, 'Segera resmikan kembali Gereja Yasmin',” kata Mahfud Md.
Akhirnya, ucap Mahfud, pemerintah berhasil meresmikan GKI Yasmin pada 9 April 2023 lalu. “Setelah belasan tahun gereja ini menjadi sengketa, kemudian kami resmikan secara resmi, secara sah, di bawah perlindungan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
Mahfud mengklaim semua itu ia lakukan demi persatuan Indonesia. Dia mendedikasikan perjuangan itu untuk menjaga kesatuan bangsa dan umat beragama di Tanah Air.
Adapun peresmian GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat dilakukan setelah menjalani dua tahun pembangunan menyusul konflik yang berlangsung selama 15 tahun dan menjalani proses pertemuan sekitar 130 kali antar-pihak terkait. Sebelum peresmian, GKI Yasmin memang telah mengalami konflik panjang sejak 2006. Jemaat GKI Yasmin bertahun-tahun dilarang melakukan ibadah di lahan miliknya sendiri.
Padahal, pada 19 Juli 2006, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah menerbitkan IMB untuk pembangunan rumah ibadah atas nama GKI Pengadilan (Yasmin). Namun, pada 11 Maret 2011, Pemkot mengeluarkan Keputusan Walikota Bogor yang mencabut IMB tersebut.
Pencabutan itu diambil karena muncul penolakan berupa aksi unjuk rasa atau demo dari warga terkait adanya kasus pemalsuan persetujuan warga. Selain itu, keputusan diambil dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011.
Pilihan Editor: Mahfud Md Sebut Umat Islam di Indonesia Harus Melebur dan Tidak Boleh Berkiblat ke Timur Tengah
