TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan membagikan bantuan sosial (bansos) kepada warga hingga Juni 2024. Kebijakan bansos CBP ini akan berjalan sampai Maret 2024.
Selain membagikan bansos pangan, pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hingga Desember. Namun, kebijakan bansos pemerintah mendapatkan kritikan dari beberapa pihak.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Jokowi. Pernyataan ini langsung memicu reaksi dan protes dari berbagai pihak, termasuk politikus dari partai lain.
"Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu Pak Jokowi, makanya kita dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi,” ujar Zulhas yang juga merupakan Mendag, saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 26 Desember 2024.
Anies Baswedan
Anies Baswedan menyoroti klaim Zulkifli Hasan yang menyebut bansos sebagai bantuan pribadi. Dalam sebuah acara di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Anies menyindir bahwa bansos seharusnya dianggap sebagai kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia, karena dana pajak yang digunakan berasal dari masyarakat.
"Bansos itu dibeli dengan uang pajak, uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia, bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera," kata Anies dalam acara Desak Anies di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang dipantau Tempo melalui siaran di media sosial YouTube, Rabu, 3 Januari 2023.
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo mengatakan bansos diharapkan tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah. Menurut dia, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu.
"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," kata Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu, 30 Desember 2023, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Guntur Romli
Menurut Guntur Romli dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tudingan tersebut mencerminkan upaya politisasi dari kubu Prabowo-Gibran. Ia menilai pernyataan Zulkifli Hasan sebagai bagian dari upaya mengarahkan opini masyarakat jelang pemilihan presiden 2024.
“Ya kami membaca ada politisasi. Kalau mau dia (Zulkilfi) politisi untuk Prabowo-Gibran terus dibilang ini dari Presiden Jokowi. Jangan ke situ lah karena ini kan haknya masyarakat,” kata Guntur saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Januari 2024.
Todung Mulya Lubis
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, itu menguntungkan pasangan calon tertentu.
"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.
Moeldoko
Moeldoko Kepala Kantor Staf Presiden menanggapi kritik terhadap bansos dengan menegaskan bahwa tidak ada tendensi politik di balik penyaluran bantuan tersebut. Ia memastikan bahwa program bansos ini sudah direncanakan sebelum putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden.
Moeldoko menegaskan bahwa bansos akan terus berjalan walaupun mendekati Pemilihan Presiden 2024. Program bantuan pangan langsung tunai dan bantuan pangan cadangan beras pemerintah direncanakan akan dilanjutkan hingga Juni 2024.
"Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.
M RAFI AZHARI | ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI | TIKA AYU I HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Zulhas Bilang Bansos dari Jokowi, PDIP Sebut Kubu Prabowo-Gibran Lakukan Politisasi
