TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau (PDIP), Guntur Romli, menilai adanya politisasi terhadap program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Guntur mempersoalkany pernyataan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, bahwa bansos itu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ya kami membaca ada politisasi. Kalau mau dia (Zulkilfi) politisi untuk Prabowo-Gibran terus dibilang ini dari Presiden Jokowi. Jangan ke situ lah karena ini kan haknya masyarakat,” kata Guntur saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Januari 2024.

Guntur menambahkan, hal itu dilakukan berulang-ulang oleh Zulkifli Hasan. Misalnya saat Menteri Perdagangan itu ikut kunjungan Jokowi ke beberapa daerah. Dia menilai Zulhas kerap menarasikan bansos itu diberikan oleh Jokowi. Padahal, menurut dia, bansos itu menggunakan uang negara.

"Bansos adalah bantuan negara, bantuan pemerintah yang diserahkan kepada mereka yang berhak. Uangnya juga adalah uang negara,” kata dia.

PAN merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Gibran Rakabuming Raka sendiri merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi.

Tegaskan bansos berasal dari uang pajak

Guntur yang juga Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menegaskan bansos itu berasal dari uang pajak rakyat, bukan uang pribadi Presiden Jokowi.

“Ya bukan uangnya Zulhas apalagi ya kan. Jadi jangan mengklaim lah,” kata dia.

Menurut Guntur, meski Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP, partainya tidak mau mengklaim sepihak karena bansos itu bantuan negara.

“Meskipun juga Presiden Jokowi, sampai sekarang ini PDI Perjuangan, tapi tidak mau mengklaim dan mempolitisasi. Ini haknya masyarakat. Jangan dipolitisasi bansos itu," kata dia.

Minta Zulhas konsentrasi atasi masalah kenaikan harga beras dan cabai

Sementara itu, Politikus PDIP Aria Bima juga menyampaikan program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Aria Bima pun ikut mengkritisi pernyataan Zulhas yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria.