TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidangkan kasus Harun Masiku secara in absentia atau dengan ketidakhadiran terdakwa. Sebab, sampai saat ini politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tak jelas keberadaannya.
"Saya minta KPK untuk menyidangkan in absentia saja, sebab belum tentu enam bulan kedepan tertangkap, sementara kepemimpinan KPK ini tinggal satu tahun kurang," kata Boyamin dikonfirmasi Tempo, Selasa 2 Januari 2024.
Boyamin mengatakan, dengan dilakukannya sidang in absentia, maka kepemimpinan KPK periode 2019-2024 saat ini tidak memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
"Kalau disidangkan in absentia lebih bagus karena biar posisi pimpinan KPK yang sekarang tidak mengambang, tidak menjadi pr, maka tuntas perkara Harun Masiku," kata Boyamin.
Namun begitu, Boyamin mempersilahkan KPK jika ingin terus mencari dan menangkap tersangka kasus suap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan itu. Tapi menurut keyakinannya, peluang tertangkapnya tersangka kasus suap itu hanya 30 persen.
"Peluang tertangkapnya menurut saya kecil sih, hanya maksimal 30 persen, sehingga 70 persen tidak akan tertangkap," kata Boyamin.
Harun Masiku meninggal?
Boyamin pesimis karena KPK selalu memberikan pernyataan mengambang ketika ditanya soal upaya penangkapan Harun. Ditambah lagi, ia mengklaim telah mendapatkan informasi kalau tersangka suap itu sudah meninggal dunia.
"Ada orang yang menyampaikan ke saya bahwa dia (Harun Masiku) sudah meninggal, tapi memang saya belum punya buktinya," kata Boyamin.
Apalagi, kata Boyamin, Harun bukanlah orang yang memiliki uang banyak sehingga mampu bersembunyi berlama-lama. Jika tidak ada kabar sampai saat ini, dia menduga Harun telah meninggal.
"Kalau dia masih hidup mestinya gampang ketangkep. Dengan tidak tertangkapnya hingga saat ini maka menurut saya dia sudah meninggal," kata Boyamin.
Selanjutnya, simpang siur keberadaan Harun
