TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan bantuan sosial alias bansos diharapkan tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah. Menurut dia dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu alias bukan dari pemerintah.
"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," kata Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu, 30 Desember 2023, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Tak hanya itu, Ganjar beralasan bansos itu diusulkan pemerintah dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.
Bekas Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan penyaluran bansos dapat digunakan untuk menyerang lawan politik, bahkan dengan tudingan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda.
"Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," kata Ganjar.
Ganjar menyebut bansos beras tambahan yang akan disalurkan pada Januari-Maret 2023, telah disetujui DPR dan anggarannya telah ditetapkan, sehingga tidak bisa dihentikan.
Secara kelembagaan, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos kepada masyarakat. Meski demikian, kemungkinan untuk menunda penyaluran bansos bisa saja dilakukan karena alasan atau pertimbangan tertentu.
Misalnya, kata Ganjar, penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPH) harus tepat sasaran, dengan demikian datanya tidak berubah-ubah. Ketika ditanya apakah Ganjar setuju penyaluran bansos tambahan ditunda, ia mengatakan, "Jangan dipolitisasi, jangan diklaim, karena itu hak rakyat."
