TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat calon presiden pada Pilpres 2024. Pencalonan Anies sudah digadang-gadang sejak medio 2022. Namun untuk dapat mencalonkan diri dalam Pilpres, kandidat calon harus memenuhi ketentuan Presidential Threshold.
Dilatari dengan ketentuan syarat Presidential Threshold, pencalonan Anies akhirnya rampung dengan terbentuknya satu Koalisi Perubahan untuk Persatuan alias KPP. Koalisi ini menyisakan cerita sendiri dalam meramaikan dinamika politik Indonesia.
Anies Diusung Partai NasDem
Perjalanan pencalonan Anies dimulai dari dukungan Partai NasDem. Pada Senin, 3 Oktober 2022, di NasDem Tower, pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Surya mengawali pidatonya dengan memaparkan keyakinan dan prinsip dari Partai NasDem. Ia menceritakan kalau keyakinannya mendukung Anies maju sebagai capres menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi.
Surya menilai Anies adalah sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Surya Paloh juga menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta memiliki prinsip, perspektif, dan visioner yang sejalan dengan Partai NasDem.
“Inilah mengapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami memikirkan masa depan bangsa ke depan. Insya Allah jika Anies terpilih jadi Presiden, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujarnya.
Deklarasi Terbuka PKS dan Demokrat
Kendati Partai NasDem telah solid mendukung pengusungan Anies sebagai bacapresnya, mereka tidak bisa sendiri. Sebab dibutuhkan gabungan dukungan parpol agar dapat memenuhi ambang batas Presidential Threshold. Disebutkan dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (4) bahwa “Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.
Penjajakan politik mulai gencar dilakukan oleh NasDem. Di berbagai kesempatan, NasDem dan PKS bertemu. Begitu juga dengan partai Demokrat. Sowan politik intens dihadiri tiga parpol ini.
Akhirnya PKS menyusul mendeklarasikan terbuka dukungannya terhadap pencalonan Anies. Deklarasi PKS kepada Anies diputuskan melalui Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS. Deklarasi berlangsung di Kantor DPP PKS, Jalan. TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan langsung alasan mendukung pencapresan Anies. Ia menyebut ada tiga parameter yang digunakan partainya, yakni nasionalis religius, simbol perubahan, dan punya peluang menang besar.
Kemudian dukungan deklarasi terbuka disampaikan oleh Partai Demokrat. Dukungan Partai Demokrat tehadap pencalonan Anies sebagai bacapres diputuskan dalam putusan Majelis Tinggi Partai (MTP). Dukungan diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Demokrat, Jalan. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Maret 2023.
“Karena sejatinya dengan keputusan Majelis tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama, Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi PD yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan,” ucap AHY.
Deklarasi terbuka Demokrat ini sebagai tanda menguatkan pernyataan AHY bersama Partai Demokrat sebelumnya yang tercantum dalam rilis tertulisnya komitmen mendukung pencalonan Anies, pada 26 Januari 2023. Dengan deklarasi terbuka tiga parpol ini, menjadi tanda Anies dapat melenggangkan kakinya mengikuti Pilpres 2024 karena memenuhi kententuan lulus ambang batas dengan mengumpulkan suara sebanyak 28,3 persen.
Terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)
Solidnya deklarasi tiga parpol ini, Anies membentuk Tim Kecil atau Tim 8 pada Rabu Kliwon, 15 Maret 2023 lalu. Sesuai namanya, Tim 8 beranggotakan delapan orang. Mereka berasal dari anggota Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Demokrat, serta perwakilan dari pihak Anies.
Tim 8 dari pihak NasDem ada dua Ketua DPP-nya yakni Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Kemudian dari PKS diwakili Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf. Sementara dari Partai Demokrat diwakili Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya dan Iftitah Sulaiman Suryanegara. Sedangkan tim Anies Baswedan diwakili Sudirman Said dan Dadang Dirgantara.
Anies membentuk tim 8 ini guna mencari sosok calon wakil presiden. Mereka juga ditugasi untuk pematangan pembentukan koalisi pengusung Anies.
Pembahasan dan penjajakan kekuatan mendukung pencapresan Anies semakin ajek. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, secara simbolis ditandatanganinya piagam koalisi yang dinamai Piagam Perubahan pada Jumat, 24 Maret 2023.
Pengumuman pembentukan koalisi berlangsung di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Koordinator dari Tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan Ketua Umum dari tiga partai sudah menandatangani piagam koalisi. “Dengan piagam itu, secara formal tiga partai secara bulat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ditandatangani oleh Surya Paloh (NasDem), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), dan dilengkapi Ahmad Syaikhu (PKS),” kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Jumat, 24 Maret 2023.
Dalam Piagam Perubahan tersebut, ketiga parpol pengusung Anies menyetujui 6 poin penting, yang berisikan pertama, membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau yang disebut Koalisi Perubahan. Kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024-2029. Ketiga, memberi mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya.
Keempat, memberi keleluasaan kepada capres untuk berkomunikasi dengan parpol lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan. Kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil. Keenam, pada waktunya koalisi mengumumkan pasangan capres dan cawapres. “Itulah yang menjadi 6 poin dalam piagam yang ditandatangani oleh tiga ketua umum partai,” ujar Teuku.
Koalisi Perubahan Gonjang-ganjing Putuskan Cawapres Anies
Kendati telah ada tim yang mengurusi kandidat bacawapres, namun keputusan tersebut mutlak di tangan Anies. Dua kandidat kuat dari mitra parpol KPP yang disebut potensial menjadi cawapres. Dari Demokrat mengusulkan AHY. Sedangkan PKS ada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.
Adapun Anies sendiri pernah menyebutkan kriteria cawapresnya, yakni bisa membantu pemenangan, membuat koalisi makin solid, membantu proses pemerintahan, punya visi misi, dan chemistry. Anies mengatakan ada satu kriteria baru yang ditambahkan, yakni kriteria 0.
Dia menjelaskan, kriteria 0 ini berarti sosok cawapres tidak bermasalah dan berani. Pasalnya, jika tidak punya kriteria 0, maka cawapres ini rentan tersandung masalah. “Siapa namanya? Ini dia, mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa selesai. Tapi sekarang lagi dibahas. Kalau 5 (kriteria) mudah, tapi kriteria 0 ini yang lagi dicari, yang tidak bermasalah,” kata Anies di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli 2023.
Kondisi dinamis dan masih cair mengenai penentuan cawapres membuat tegang koalisi itu. Dalam satu momentum, Demokrat bahkan sampai mengeluarkan ultimatum kepada Anies untuk mengambil sikap tegas ihwal cawapres KPP. Pada medio Juni 2023, desakan itu keluar dari Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief mengusulkan agar Anies mengumumkan cawapresnya di bulan Juni. Andi mengklaim desakan tersebut beralasan, pasalnya berbagai sigi survei elektabilitas membawa kabar tak menggembirakan KPP.
Sedangkan respons dari NasDem lebih persuasif. Misalnya seperti yang disampaikan politikus NasDem Taufik Basari mengatakan sudah ada kesepakatan bersama dengan Anies soal bakal cawapres. "Karena kita sudah bersepakat serahkan kepada pak Anies, jadi tinggal kita lihat saja perjalanannya," kata dia.
Demokrat Hengkang dari KPP
KPP mengalami pergolakan internal. Hubungan Demokrat dengan NasDem kian merenggang usai mencuatnya duet pasangan capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024. Tepatnya pada 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB Cak Imin untuk mendampingi Anies dalam pemilihan umum presiden mendatang.
Keputusan tersebut tidak diketahui pimpinan tertinggi Partai Demokrat dan PKS. Mereka tahu dari anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said.
Terkait kebijakan itu, Demokrat merasa dikhianati oleh Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Terlebih lagi, Anies Baswedan sempat menyurati AHY untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Begitu juga Koalisi Perubahan yang sudah menyetujuinya dan tidak ada penolakan.
Tak hanya itu, Surya Paloh sendiri sepakat soal waktu deklarasi cawapres Anies Baswedan bakal diserahkan ke Tim 8. Namun demikian, deklarasi itu tidak pernah terwujud hingga munculnya inisiatif Surya Paloh menunjuk Cak imin sebagai Cawapres Koalisi Perubahan.
Atas kejadian tersebut, Partai Demokrat mulai memerintahkan kadernya untuk menurunkan baliho dan spanduk bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat yang bertebaran di sekitar Jakarta. Demokrat juga menggelar rapat majelis tinggi di Cikeas, Jawa Barat untuk membahas sikap partai di KPP dan mendukung pencalonan Anies.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, pun mengumumkan dua poin hasil rapat pada Jumat petang, 1 September 2023. Demokrat secara resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan dan tak lagi bergabung dalam Koalisi Perubahan.
PKB Gabung KPP
PKB masuk dalam koalisi partai pengusung Anies Baswedan bersama NasDem dan PKS setelah sang ketua umum Muhaimin Iskandar didapuk jadi bakal cawapres Koalisi Perubahan. Usulan perubahan nama koalisi disambut terbuka oleh NasDem dan PKS. Seiring prosesnya, PKS pun belum mengakui secara resmi pengusulan Cak Imin sebagai cawapres sebagaimana yang diputuskan oleh Surya Paloh.
Penggodokan pencalonan Cak Imin dilakukan PKS, di sisi lain PKB dan NasDem makin intens bertemu diwakili elit partai masing-masing tujuannya salah satunya memutuskan perubahan nama koalisi. Pada Senin, 11 September 2023 di Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat disebutkan PKB dan Partai NasDem telah menyepakati nama koalisi pendukung Anies-Cak Imin menjadi Koalisi Perubahan. "Itu sudah dibahas sama NasDem. Koalisi Perubahan, titik," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB.
Usai nama koalisi baru rampung, PKS menyebutkan kalau pihaknya punya sitematika parpol di mana keputusan mendukung Cak Imin harus digodok melalui putusan Majelis Syuro PKS. Pada Jumat, 15 September 2023, PKS menggelar rapat Majelis Syuro PKS Musyawarah IX di DPP PKS digelar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Keputusan Majelis Syuro PKS menyebutkan PKS tetap berada di Koalisi Perubahan dan mendukung Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk maju pada Pilpres 2024.
