Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kaleidoskop 2023: Naik Turun Hubungan Jokowi vs PDIP Hangatkan Politik Jelang Pilpres

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat mengjadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat mengjadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - "Pak Jokowi itu ngono lho mentang-mentang. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan dah,” kata Megawati Sukarnoputri dalam pidatonya di acara HUT PDIP di JIExpo, kawasan Jakarta Utara Selasa, 10 Januari 2023. Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu seakan menjadi pangkal spekulasi publik dari babak baru hubunganya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang panas sampai saat ini.

Saat itu, konteks pidato Megawati adalah mengenai perannya menyokong Jokowi jadi presiden, hingga menyarankan nama seperti Maruf Amin dan Mahfud Md supaya masuk pemerintahan. Putri Bung Karno itu menyinggung posisi strategis yang tak lagi ada di bawah kendalinya, walau ia masih berstatus Badan Pembina Ideologi Pancasila.

Perkataan Megawati mengenai Jokowi disambut tepuk tangan ribuan kader yang hadir di JIEXPO. Presiden, yang masih berstatus 'petugas partai', berada di kerumunan dan hanya menanggapinya dengan senyuman.

Dinamika politik terus berjalan dari Februari hingga April 2023, dengan mencuatnya isu presiden tiga periode dan wacana Koalisi Besar - kerja sama dari gabungan partai pendukung pemerintah, untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Jokowi. Proyeksi untuk menggabungkan seluruh kekuatan politik yang direstui Jokowi, sempat mencuat dalam duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, untuk menandingi Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Para partai pendukung pemerintah kecuali NasDem dan PDIP bertemu dengan Presiden Jokowi dalam acara silaturahmi di Kantor DPP PAN, kawasan Jakarta Selatan, pada Ahad, 2 April 2023. Diketahui saat itu, Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu.

Presiden dan Megawati masih sempat bersilaturahmi usai lebaran idul fitri di Jakarta pada Kamis, 27 April 2023. Keduanya bertemu di rumah kediaman Ketua Umum PDIP, dengan dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Namun, beberapa hari sebelum pertemuan itu, Megawati mengumumkan Eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP pada Jumat, 21 April 2023, di Istana Batutulis Bogor, mengandaskan duet dengan Prabowo.

Presiden Jokowi hadir saat pengumuman Ganjar sebagai bakal capres PDIP, walau sudah pulang kampung ke Solo untuk libur lebaran idul fitri.

Teuku Umar Tolak Tiga Periode

Gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengemuka pertama kali pada triwulan pertama 2021. Akrobat kedua muncul lagi awal tahun ini, seperti yang diwartakan Majalah Tempo dalam edisi yang diterbitkan pada 5 Februari 2023.

Sejumlah kader PDIP, termasuk Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Politikus Senior Adian Napitupulu serta Deddy Sitorus mengatakan memang ada permintaan untuk presiden tiga periode.

“Saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023, merujuk ke istilah yang secara umum diasosiasikan kepada Jokowi.

Adian mengatakan PDIP menolak wacana ini sebab masalah konstitusi dan prinsip berbangsa. "Ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Oktober 2023.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini merasa aneh dengan isu permintaan presiden tiga periode yang kembali diungkit oleh PDIP. Faldo mengatakan cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang. Ia menyatakan, dari dulu Jokowi tidak gampang terbawa perasaan soal politik.

"Lawan tarungnya saja dirangkul. Apalagi, dituduhkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Faldo dalam keterangan video yang dilihat Tempo pada Sabtu, 28 Oktober 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi tidak berkomentar saat isu ini dimunculkan lagi oleh PDIP. Pada Maret 2021, Jokowi menyatakan tak menaruh minat menjabat presiden tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” katanya, seperti dikutip dari tayangan Sekretariat Presiden.

Gibran dan Politik Dinasti Jokowi

Isu Presiden Jokowi tak sejalan lagi dengan Megawati menguat usai kepala negara disebut-sebut berperan menempatkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Jalan Gibran, Wali Kota Solo berusia 36 tahun, menjadi cawapres terbuka usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan capres-cawapres boleh di bawah 40 tahun asal berpengalaman sebagai kepala daerah.

MK diketuai ipar Jokowi, Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa, 7 November 2023, mencopot Anwar dari jabatannya karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik berat. Ia dinilai memiliki konflik kepentingan dalam perkara itu.

Laporan Majalah Tempo yang terbit pada Ahad 20 November 2023, menyebut Ibu Negara Iriana Jokowi mendorong internal keluarganya supaya mendukung Gibran menjadi cawapres sejak awal tahun sebab kecewa terhadap PDIP. Ia disebut gusar dengan pidato Megawati di JIEXPO pada awal tahun.

Jokowi sempat mengindikasikan tidak ada masalah dengan Megawati usai putra sulungnya Gibran diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Gibran di kubu Koalisi Indonesia Maju bagaimana pun dianggap sebagai representasi keluarga Jokowi, sehingga mencuat isu dinasti politik. "Baik-baik saja," kata Jokowi saat ditemui di Senayan pada Selasa, 24 Oktober 2024. Ia tidak menjawab ketika ditanya apakah ia sudah bertemu dengan Megawati.

Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya merasa ditinggalkan oleh Jokowi. Menurut Hasto, upaya memasangkan Gibran sebagai cawapres Prabowo adalah pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia sebab dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. "Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi," katanya dalam keterangan tertulis pada Ahad, 29 Oktober.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPC PDIP Kota Medan juga memecat Bobby Nasution, menantu Jokowi sebagai kader partai pada 10 November 2023. Bobby secara terang-terangan menyatakan dukungan ke pasangan capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melalui organisasi Barisan Pengusaha Pejuang.

Megawati kembali menyinggung pihak berkuasa saat ini bertingkah bak rezim orde baru. Putri Presiden Sukarno ini menyindir pemerintah dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. "Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati dengan suara lantang.

Presiden Jokowi memilih tidak berkomentar terhadap pernyataan Mega. Ia ditanya ini usai menanam pohon di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, pada 29 November 2024. Sementara untuk menjawab isu politik dinasti setelah Gibran jadi cawapres Prabowo, Jokowi mengembalikan itu pada rakyat. 

"Yang menentukan itu rakyat yang mencoblos itu rakyat, itu bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi," kata Jokowi setelah menghadiri acara Investor's Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Ganjar Pranowo Kampanye ke Indramayu hingga Solo, Mahfud Md Melawat Probolinggo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

1 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?


Jokowi Tinggalkan Utang Terbesar setelah Reformasi, Ini PR Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Tinggalkan Utang Terbesar setelah Reformasi, Ini PR Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi, yang akan lengser pada Oktober 2024, bakal menjadi Kepala Negara RI yang meninggalkan utang terbesar pascareformasi.


Istana: Jokowi Masih Godok Pansel KPK, Belum Putuskan Nama-nama Anggota

1 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana: Jokowi Masih Godok Pansel KPK, Belum Putuskan Nama-nama Anggota

Istana Kepresidenan menyatakan Jokowi sampai saat ini belum memutuskan nama tokoh-tokoh yang menjadi anggota Pansel KPK.


Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

2 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberi laporan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK, Kepala PPATK: Masa Sih?

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengaku tidak percaya namanya diduga masuk dalam daftar calon anggota Pansel KPK.


Serba-serbi Jokowi di KTT World Water Forum ke-10 di Bali

2 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) berjalan bersama Perwakilan Presiden IPU (Inter-Parliementary Union) Puan Maharani sebelum Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 2024 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Minggu, 19 Mei 2024. ANTARA/Media Center World Water Forum 2024/Nova Wahyudi
Serba-serbi Jokowi di KTT World Water Forum ke-10 di Bali

Presiden Jokowi bertemu Puan dan mengenalkan Prabowo ke delegasi World Water Forum ke-10 di Bali sebagai Presiden terpilih RI.


Di KTT World Water Forum, Jokowi Ingatkan Kelangkaan Air Dapat Memicu Perang

2 jam lalu

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutannya pada jamuan makan malam penyambutan Forum Air Dunia ke-10 atau 10th World Water Forum di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Bali, Indonesia, pada Minggu malam (19 Mei 2024). ANTARA/Andi Firdaus
Di KTT World Water Forum, Jokowi Ingatkan Kelangkaan Air Dapat Memicu Perang

Presiden Jokowi mengatakan bahwa terlalu banyak maupun terlalu sedikit air dapat menjadi masalah bagi dunia.


Eks Bupati Jember Faida Berharap Rekomendasi PPP di Pilkada 2024, Ini Alasannya

2 jam lalu

Ketua DPC PPP Jember HM Madini Farouq (kiri) bersama mantan Bupati Jember Faida memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan setelah pendaftaran di sekretariat partai tersebut, Minggu 19 Mei 2024. ANTARA/Zumrotun Solichah
Eks Bupati Jember Faida Berharap Rekomendasi PPP di Pilkada 2024, Ini Alasannya

Selain Faida, Bupati Jember Hendy Siswanto juga telah mendaftar ke PPP untuk Pilkada 2024.


Jokowi Kenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih di KTT World Water Forum

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia saat menyampaikan sambutan dalam KTT World Water Forum, Bali, Senin, 20 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi Kenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih di KTT World Water Forum

Kepada ribuan peserta KTT World Water Forum, Jokowi meyakinkan bahwa Prabowo akan melanjutkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada manajemen air dunia.


Jelang Rakernas V PDIP: Api Abadi Mrapen, Tak Undang Jokowi, dan Sikap Politik ke Depan

4 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat (tengah) dalam konferensi pers Rakernas IV di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Jelang Rakernas V PDIP: Api Abadi Mrapen, Tak Undang Jokowi, dan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan menggelar Rakernas pada pekan ini. Berikut sederet fakta menariknya, mulai dari api abadi Mrapen, tak undang Jokowi, dan sikap politik PDIP.


Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

4 jam lalu

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

Pemerintah memundurkan tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dari sebelumnya 17 Oktober 2024 menjadi 2026. Kenapa?