TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Sartika, membantah klaim calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menjalankan reforma agraria melalui sertifikasi. Menurut Dewi, sertifikasi bukanlah reforma agraria.
Dalam debat cawapres, Muhaimin Iskandar bertanya kepada Mahfud Md cara mewujudkan keadilan sosial dengan pemerataan kepemilikan akses terhadap tanah. Mahfud Md mengatakan, Jokowi telah membagi satu juta sertifikat untuk pemerataan kepemilikan tanah.
Dewi mengatakan, Jokowi telah gagal dalam menjalankan reforma agraria. Bukti kegagalan itu, menurutnya, bisa dilihat dari capaian redistribusi tanah yang berasal dari usulan rakyat. "Dari 851 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), KPA mengatakan hanya 21 yang berhasil diredistribusi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 Desember 2023.
Capaian minimalis itu, menurut Dewi, seharusnya tidak terjadi jika obyek dan subyek Reforma Agraria yang diusulkan rakyat benar-benar dikerjakan oleh pemerintah. Sejak 2016, dia mengatakan tuntutan LPRA seluas 1,7 juta ha tidak mendapat perhatian serius Presiden untuk dieksekusi.
Tak hanya itu, Dewi mengatakan di bawah pemerintahan Jokowi, konsesi dan pengadaan tanah untuk investasi dan badan usaha besar semakin luas. Dia mencontohkan kebun sawit yang meluas dari 10,75 juta ha pada 2014 menjadi 16,38 juta ha pada 2022.
Dewi juga menyinggung melonjaknya angka konflik agraria selama dua periode Jokowi. Sejak 2015–2022, KPA mencatat sedikitnya terjadi 2.710 letusan konflik agraria di Indonesia. Letusan konflik tersebut menyebabkan 69 tewas, 38 tertembak, 842 dianiaya dan 1.615 orang dikriminalisasi hingga divonis.
Jika Jokowi menjalankan reforma agraria secara konsekuen sesuai mandat UUPA 1960, Dewi mengatakan krisis agraria di atas tidak akan terjadi. "Reforma agraria ditujukan untuk menyelesaikan konflik, mengurai ketimpangan penguasaan tanah dan meredistribusikan tanah bagi petani," ucapnya.
Debat cawapres pada Jumat malam kemarin diikuti oleh Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md. Mereka membahas soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, serta infrastruktur dan perkotaan. Dua moderator yang memandu debat semalam adalah Liviana Cherlisa dan Alfito Deannova.
Pilihan Editor: TPN Klaim Mahfud Md Selamatkan Rp 677 Triliun dari Korupsi Indosurya hingga Minyak Goreng
