TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut belakangan ini terjadi pembatasan kebebasan berpendapat di masyarakat. Padahal, kata dia, konstitusi Indonesia sudah jelas mengatakan negara ini tunduk pada hukum. Oleh karena itu, Ganjar menilai Indonesia bukan negara kekuasaan, tetapi negara hukum.
"Saatnya, hari ini, kawan-kawan yang cinta keadilan, cinta demokrasi harus mengawal, mengingatkan, dan mempersoalkan ketika ketidakadilan mulai terjadi,” kata Ganjar saat meresmikan Barisan Advokat Keadilan Indonesia atau Baki GAMA 03, di Jakarta dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Desember 2023.
Tak hanya itu, Ganjar mengajak Baki GAMA 03 untuk mengawal demokrasi dan membantu masyarakat yang dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Ganjar menyebut akan membuka layanan aduan daring.
“Saya titip pesan, kawan-kawan dari BAKI GAMA 03 yang akan membuat hotline untuk membantu mereka yang dirugikan, yang diperlakukan tidak adil. Khusus pendukung Ganjar-Mahfud, tolong dibantu," kata dia.
Ganjar Bilang Indikasi Orde Baru Muncul Kembali
Bekas Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan saat ini ada indikasi praktik orde baru muncul lagi lantaran muncul pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat. Ganjar menyebut belakangan ini banyak kabar mengenai ketidakadilan, perlakuan semena-mena, bahkan ancaman atau intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
“Ada orang berdatangan menyampaikan sikap, diperiksa. Ada orang yang bersuara mengekspresikan pendapat, diperiksa. Rasa-rasanya ingatan kita tidak hilang. Orde baru runtuh karena situasi, kondisi seperti itu. Dan, mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Sayang, rasa-rasanya indikasi itu (kondisi seperti era orde baru) sekarang muncul kembali," kata Ganjar.
Situasi yang dinilai seperti orde baru itu, Ganjar menyebut membuat masyarakat sipil dan mahasiswa mulai bergerak. Gerakan mahasiswa adalah hal wajar, karena setiap warga negara wajib mengawal konstitusi dan menegakkan hukum.
“Tentu saja, apa yang menjadi visi dalam konstitusi menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengawalnya. Maka, yang belok ke kiri atau ke kanan, melanggar konstitusi, mesti kita tegakkan, mesti dibawa ke pengadilan, dan mesti diputus sesuai palu yang diberikan secara adil," kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar mengatakan pemilihan umum atau Pemilu 2024 merupakan tahun penting karena diselenggarakan serentak untuk memilih pemimpin di tingkat pusat sampai daerah. Pemilihan ini harus dijaga agar proses demokrasi berjalan secara damai, jujur, dan adil.
"Kita punya mimpi besar, setidaknya pada tahun 2045, semua bercita-cita 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia menjadi negara maju, negara yang unggul, dan negara yang diperhitungkan dunia," kata Ganjar.
Pilihan Editor: 2 Pemilu yang Dianggap Paling Demokratis di Indonesia
