Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TPN Ganjar-Mahfud Ingin Debat Capres Cawapres Tetap Ada Penonton, tapi Wajib Tertib

Reporter

image-gnews
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo , Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saling berjabat tangan usai debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo , Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saling berjabat tangan usai debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres perdana yang melibatkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah rampung dilaksanakan di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, pada Selasa malam, 12 Desember 2023. Meski telah terlaksana, akademisi mengusulkan untuk debat calon presiden dan calon wakil presiden ke depan tidak perlu mendatangkan penonton di lokasi karena mengganggu jalannya debat. 

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Candra Irawan, mengatakan pihaknya masih tetap menginginkan adanya penonton yang hadir dalam gelaran debat di KPU. Menurut dia, memang harus ada catatan untuk para penonton agar tidak mengganggu jalannya debat ketika berlangsung.

“TPN mendukung tetap ada penonton, tapi kami akan berikan catatan kepada KPU untuk menertibkan penonton yang berpotensi mengganggu jalannya debat,” kata Candra saat dihubungi, Kamis siang, 14 Desember 2023. 

Menurut Candra, kehadiran penonton itu penting karena meningkatkan interaksi antara kandidat dengan masyarakat secara langsung. “Masalahnya adalah pengaturan teknis agar penonton yang hadir tidak mengganggu jalannya debat,” kata dia. 

Selain itu, Candra yang mewakili TPN untuk berdiskusi dengan KPU dan tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lain, mengatakan sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada upaya memprovokasi antarpendukung pasangan calon.”Baik yang dilakukan oleh kandidat ataupun sesama tim pasangan calon yang hadir,” kata Candra. 

Pakar Hukum Tata Negara dan Akademisi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan pada debat selanjutnya pihaknya mengusulkan agar tidak ada pendukung yang datang pada gelaran itu. Menurut dia, kehadiran pendukung dapat mengurangi substansial dari debat calon presiden dan bisa mengganggu jalannya kegiatan. “Kalau perlu ditiadakan pendukung, sehingga perdebatan lebih substansial,” kata Feri saat dihubungi, Rabu, 13 Desember 2023. 

Selain itu, Feri juga meminta untuk perdebatan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan secara sungguh-sungguh dan menghindari gimik politik yang tidak diperlukan. Menurut dia, proses debat dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 merupakan proses yang perlu dilakukan secara serius. “Ini bukan event organizer ini betul betul debat calon presiden yang to the point,” kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, dalam pelaksanaan debat, tidak perlu juga ada sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang dilakukan pada Selasa malam kemarin. Menurut dia, pelaksanaannya cukup menyanyikan lagu kebangsaan, doa, dan debat. “Itu tidak menyita waktu,” ujar Feri. 

Sementara itu, Ia menilai 11 panelis yang berasal dari kalangan akademisi itu merupakan orang-orang yang pintar. Harusnya, kata Feri, mereka tidak hanya mengambil nomor dan pertanyaan saja, tetapi dilibatkan lebih jauh dalam kegiatan debat ketika berlangsung. “Kenapa tidak diminta lebih dari itu ketika debat,” kata dia.  

Adaoun, nama-nama panelis debat capres itu di antaranya Pakar Ilmu Politik UGM, Mada Sukmajati; Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi; Ahli Hukum Tata Negara Undip, Lita Tyesta, Pakar Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi; Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto; Pakar Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harjanti; Guru Besar Hukum di Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.

Selain itu, ada bekas Ketua Komnas HAM peride 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik; Guru Besar Studi Agama dan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Al Makin, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, dan Pakar Politik sekaligus Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi.

Pilihan Editor: Begini Respons Gibran saat Ditanya Kesiapannya Hadapi Debat Cawapres Pekan Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

3 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.


KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kedua kanan) berdiskusi dengan Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri), Mochammad Afifuddin (kedua kiri), Idham Holik (kanan) saat memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional. ANTARA/Galih Pradipta
KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.