TEMPO.CO, Jakarta - Firli Bahuri meminta Dewan Pengawas atau Dewas KPK menunda sidang perdana dugaan pelanggaran etiknya. Alasannya, karena ia masih menjalani sidang praperadilan soal penetapan status tersangkanya di PN Jakarta Selatan.
"Pak FB (Firli Bahuri) minta sidang etik setelah 18 Desember 2023," kata Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris di Jakarta, Kamis 14 Desember 2023.
Syamsuddin mengatakan, permintaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Dewas KPK untuk mengatur jadwal kembali. Meski begitu, sidang perdana hari ini tetap dibuka.
"Sidangnya tetap dibuka kemudian Dewas memutuskan jadwal penggantinya, setelah itu ditutup sidangnya. biasanya begitu," kata Syamsuddin.
Syamsuddin mengatakan, sebagai pihak terlapor, Firli Bahuri harus datang dalam sidang dugaan pelanggaran etik tersebut. "Kalau terlapor tidak hadir, kami tidak bisa melakukan sidang. Kecuali tidak hadirnya untuk kesekian kali tanpa alasan yang jelas misalnya," kata Firli.
Syamsuddin mengatakan jalannya persidangan etik, masyarakat tidak bisa mengetahuinya, karena sidang dilakukan secara tertutup. "Sesuai Perdewas (Peraturan Dewas KPK), sidang etik tertutup," kata Syamsuddin.
Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan ada tiga laporan yang diterima Dewas KPK terhadap Firli. Yang pertama adalah soal pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Kemudian berhubungan dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan yang ketiga adalah soal sewa rumah di Jalan Kartanegara 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Tumpak mengatakan Dewas KPK menargetkan sidang etik Firli Bahuri ini akan rampung sebelum Natal 2023.
"Kami akan berusaha sampai akhir tahun ini selesai perkara itu, sebelum Natal kalau bisa," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.
Firli Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum pada awal Oktober 2023 lalu. Mereka menilai purnawirawan Polri bintang tiga itu melakukan pelanggaran kode etik karena bertemu dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.
Laporan itu dilakukan setelah foto-foto pertemuan Firli dan politikus Partai NasDem itu beredar luas di media sosial. Belakangan, Firli disebut tak hanya bertemu dengan Syahrul, tetapi juga melakukan pemerasan.
Dewas KPK menjelaskan Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf A atau Pasal 4 ayat 1 huruf J dan Pasal 8 ayat E peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku.
Dewas KPK pun telah memeriksa Firli pada Senin, 20 November 2023. Sebelum pemeriksaan, Firli menyebut kalau kasus yang dialaminya merupakan serangan balik koruptor.
"Ini adalah season saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin 20 November 2023.
Firli membantah telah memeras terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Apalagi menerima suap atau gratifikasi dari pihak berperkara. "Saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun, dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapa pun," kata Firli Bahuri.
Terkait foto pertemuannya di lapangan bulu tangkis seperti yang viral di media sosial, Firli menyebut itu dilakukan sebelum Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka.
"Pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya sekitar pada tanggal 2 Maret 2022; dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka," kata Firli.
Firli kemudian mengungkapkan bahwa perkara di Kementerian Pertanian mulai masuk ke tahap penyelidikan KPK sekitar bulan Januari 2023.
"Maka dalam waktu tersebut, status Saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak yang berperkara di KPK," ujar Firli.
Pilihan Editor: Soal Putusan Etik Firli Bahuri, Dewas KPK Minta Publik Bersabar
