TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto tidak memiliki gagasan orisinal dalam menanggapi kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konflik Papua pada Debat Capres perdana. Ia mengatakan Prabowo belum dapat mengidentifikasi masalah di Papua. Menurut Gufron cara pandang persoalan Papua melalui kacamata Prabowo masih kuat dimensi state dan Jakarta sentris.
"Dengan cara pandang yang state dan Jakarta sentris, Capres Prabowo Subianto tidak menawarkan perubahan yang nyata dan signifikan dalam penyelesaian konflik, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Karena kecenderungannya melanjutkan strategi dan pendekatan negara dan pemerintah saat ini, khususnya pendekatan represif dalam menangani Papua," kata Gufron Mabruri saat dihubungi Tempo pada Rabu, 13 Desember 2023.
Gufron mengatakan, hal itu juga dapat dilihat dari identifikasi masalah Papua, yaitu masalah separatisme, ancaman disintegrasi, dan kesan yang menyalahkan adanya campur tangan asing.
"Prabowo tidak membaca akar konflik, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua yang sejatinya bersumber dari pendekatan pemerintah selama ini yang salah dan keliru dalam menangani persoalan Papua," kata Gufron.
Ia juga mengatakan, dalam konstruksi dan cara pandang ancaman separtisme, disintegrasi dan intervensi pihak asing, logika dan jalan penyelesaiannya tentu akan mengedepankan cara-cara keamanan dan militeristik. Sehingga akan melahirkan pelanggaran HAM baru.
"Jika kontruksi pandangannya adalah ancaran separatisme, disintegrasi dan intervensi pihak asing, maka akan menempuh cara-carw keamanan dan militeristik. Pengiriman dan penggunaan pasukan militer serta operasi-operasinya akan terus jalankan di Papua. Begitu juga rencana penambahan Kodam baru yang akan dibentuk di semua provinsi pemekerasan. Alih-alih membenahi ujungnya adalah melahirkan pelanggaran HAM baru," katanya.
