Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Penyelidik KPK Soroti Debat Capres Cawapres Soal Pemberantasan Korupsi, Siapa yang Lebih Paham Persoalan?

image-gnews
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDebat capres cawapres pertama dalam rangakian Pemilu 2024 telah dilakukan kemarin, Selasa,12 Desember 2023, pukul 19.00 hingga sekitar 22.00 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

Debat capres cawapres pertama itu sesuai keputusan KPU untuk capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto meliputi tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia atau HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga

Mantan Penyelidik KPK Aulia Postiera menyoroti penyampaian capres-cawapres khususnya mengenai tema pemberantasan korupsi. “Secara umum, Anies lebih memahami persoalan dibandingkan Ganjar dan Prabowo,” katanya kepada Tempo.co, Rabu, 13 Desember 2023.

Aulia melihat capres nomor urut 1 Anies Baswedan bisa menjelaskan dengan runtut mengenai tiga hal penting dalam pemberantasan korupsi, bagaimana koruptor itu harus dijerakan dengan pemiskinan dengan RUU perampasan aset, KPK harus dikuatkan dengan merevisi UU KPK dan memilih Pimpinan KPK yang memiliki standar etik tinggi.

“Hal yang terpenting, Anies menerangkan bahwa kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah pelibatan aktif masyarakat dalam memberantas korupsi,” kata aktivis antikurpsi itu.

“Anies memakai kata gerakan anti korupsi. Memang begitulah seharusnya pemberantasan korupsi dilakukan. Pemerintah tidak akan mampu memberantas korupsi sendirian dengan pendekatan top-down, karena korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan dan kewenangan,” kata dia.

Pada debat capres semalam, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendapatkan pertanyaan soal pemberantasan korupsi, sementara Anies dan Prabowo memberikan respons.

Ganjar menyampaikan mengenai pemiskinan koruptor, pemidanaan di Nusakambangan, meritokrasi, budaya setoran kepada atas dan keteladanan integritas dari atasan kepada bawahan. “Masih terlalu mengambang, belum sepenuhnya menjawab dan dapat mengatasi akar permasalahan korupsi di negara kita,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aulia kemudian menjelaskan kondisi korupsi Indonesia saat ini bena-benar di titik yang berbahaya. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 adalah 34 (skala 1-100), terjun 4 poin dari 2021.

“Di tahun ini saja terdapat dua hakim agung, dua menteri, satu wakil menteri, hingga seorang Ketua KPK yang menjadi tersangka korupsi,” katanya, menegaskan.

Kemudian ia menyoroti lemahnya KPK karena direvisinya UU KPK tahun 2019 dan ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka korupsi. “Dari sisi kuantitas dan kualitas perkara yang ditangani terdapat tren yang meningkat dalam sisi kerugian negara,” ujarnya. “Seharusnya, tawaran solusi yang diberikan lebih sistemik dan komprehensif,” katanya, menambahkan.

Aulia pun menyoroti pernyataan-pernyataan capres nomor urut 2, Prabowo. “Sementara itu, Prabowo hanya bermain dengam jargon-jargon memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga pengawasan. Tidak ada program konkret yang dapat dijadikan pegangan jika ia terpilih sebagai Presiden,” katanya.

“Diksi 'memperkuat' itu begitu abstrak. Butuh langkah konkret untuk membenahi masalah korupsi yang semakin parah di negara kita,” ujar Aulia.

Pilihan Editor: Catatan Abraham Samad, BW dan Novel Baswedan untuk Debat Capres Cawapres Tema Pemberantasan Korupsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

36 menit lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

13 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

15 jam lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

16 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

17 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.