Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rektor UIN Yogya Larang Festival Keadilan, Pakar Hukum Tata Negara: Persis Orde Baru

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Acara Festival Keadilan yang menghadirkan sejumlah aktivis dan intelektual di Bento Kopi Godean, Banyurade, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Ahad, 10 Desember 2023. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Makin melarang festival ini di kampus UIN dengan alasan tidak berizin. (SHINTA MAHARANI/Tempo)
Acara Festival Keadilan yang menghadirkan sejumlah aktivis dan intelektual di Bento Kopi Godean, Banyurade, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Ahad, 10 Desember 2023. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Makin melarang festival ini di kampus UIN dengan alasan tidak berizin. (SHINTA MAHARANI/Tempo)
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyebut larangan acara bertajuk Festival Keadilan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin, serupa dengan situasi yang terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa.

Rektor UIN Sunan Kalijaga melarang acara yang mendatangkan orasi aktivis dan intelektual yang kerap mengkritik pemerintah tepat saat perayaan Hari Hak Asasi Manusia sedunia pada Ahad malam, 10 Desember 2023.

Panitia memindahkan lokasi acara di Bento Kopi Godean, Sleman, setelah mendapatkan kabar dari Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga bahwa rektor melarang acara yang berbau politik.

Menurut Bivitri larangan diskusi di kampus yang marak akhir-akhir ini mirip dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) era kekuasaan Presiden Soeharto. Kebijakan itu membuat kampus menjadi kawasan steril dari aktivitas politik. Mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan bernuansa politik.

"Serupa NKK/BKK. Yang beda hanya metodenya," kata Bivitri ditemui sebelum berorasi di panggung Festival Keadilan di Bento Kopi, Ahad, 10 Desember 2023.

Bivitri menjelaskan pelarangan diskusi menggambarkan pemerintah yang anti-kritik karena takut kritik itu menyebar kemana-mana. Pada era Orde Baru, larangan itu melalui NKK/BKK, dan kini melalui kebijakan rektor. Bivitri yang juga aktif di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA mencatat pelarangan diskusi terjadi karena pemerintah mengontrol kampus. Pemerintah, kata Bivitri, biasanya menelepon rektor agar kampusnya tidak mengizinkan acara yang mengkritik pemerintah. 

Situasi itu, kata Bivitri, tidak hanya menimpa kampus negeri, melainkan juga kampus swasta. Di kampus swasta, kontrol pemerintah diwujudkan dalam urusan administrasi jabatan fungsional dosen melalui sistem akreditasi. Dampaknya dosen sulit berpikir kritis dan mengembangkan pemikiran baru. 

Serangan atas kebebasan akademik, ujar Bivitri, berbahaya karena merusak demokrasi dan tidak memberi ruang pada pemikiran alternatif. Padahal, intelektual kampus seharusnya berperan memberikan masukan kepada pemerintah. 

Bivitri prihatin dengan dalih rektor yang melarang karena tidak ada izin dari rektor. Panitia hanya perlu mengirimkan surat pemberitahuan dan tidak perlu izin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Festival Keadilan digagas oleh Social Movement Institute atau SMI, organisasi non-pemerintah yang beranggotakan aktivis yang rutin menggelar aksi Kamisan bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan atau KontraS. Keduanya aktif menuntut pemerintah menyelesaikan pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia melalui berbagai demonstrasi dan diskusi.

Semula panitia menjadwalkan acara itu di GOR tenis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Panitia juga telah mengirimkan surat permohonan peminjaman tempat sejak Rabu, 4 Desember. Tapi, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Al Makin tiba-tiba melarang diskusi itu menjelang acara. "Kami kecewa karena rektor membreidel diskusi kami," kata pendiri SMI, Eko Prasetyo.

Eko menjelaskan sulitnya panitia mendapatkan lokasi untuk acara tersebut. Selain UIN Yogyakarta, ada dua kampus yang juga menolak acara tersebut. "Kemerdekaan berpikir dirampas di kampus. Mending mahasiswa kuliah saja di kafe," kata Eko dalam orasinya. 

Peserta festival yang sebagian besar kalangan muda menghujani olokan kepada Al Makin sebagai rektor yang penakut. Peserta duduk lesehan, berjubel hingga halaman kafe.

Rektor Al Makin belum merespons konfirmasi Tempo ihwal pelarangan itu saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. Staf Al Makin, Suswini menyatakan belum ada pernyataan dari kampus. "Pak Rektor sedang ada acara di luar kota," kata Suswini. 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Abdur Rozaki juga belum merespons konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.

Pilihan Editor: Saat Pakar Menolak Permintaan KPU Jadi Panelis Debat Capres-Cawapres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

7 Kampus Negeri dengan Asrama Mahasiswa dan Biayanya

1 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
7 Kampus Negeri dengan Asrama Mahasiswa dan Biayanya

Deretan PTN yang menyediakan asrama bagi mahasiswa dari luar daerah beserta harganya


13 Kampus yang Buka Program Kuliah Kelas Karyawan

1 hari lalu

Universitas Pelita Harapan. wikipedia.org
13 Kampus yang Buka Program Kuliah Kelas Karyawan

Daftar kampus swasta yang menawarkan program kelas karyawan


Pakar Hukum Kritik Perubahan Wantimpres Jadi DPA: Kembali ke Orde Baru

2 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Pakar Hukum Kritik Perubahan Wantimpres Jadi DPA: Kembali ke Orde Baru

Pakar mengkritik perubahan UU tentang Wantimpres. Langkah kembali ke era Orde Baru.


Suka Wayang ? Ayo Mampir ke Pameran Kerajinan Wayang di Kampus Yogyakarta Ini

8 hari lalu

Pameran kerajinan wayang dan tari yang digelar di Akademi Komunitas Negeri (AKN) Seni dan Budaya Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Suka Wayang ? Ayo Mampir ke Pameran Kerajinan Wayang di Kampus Yogyakarta Ini

Bagi pecinta kesenian wayang baik wayang kulit, wayang orang dan kesenian tari, bulan Juli ini ada pameran menarik yang bisa jadi referensi saat berkunjung ke Yogyakarta.


Berusia 104 Tahun, ITB Bangun Fasilitas Baru di Bandung, Jatinangor, dan Observatorium Bosscha

8 hari lalu

Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah, Ph.D. (ANTARA/HODok Humas ITB)
Berusia 104 Tahun, ITB Bangun Fasilitas Baru di Bandung, Jatinangor, dan Observatorium Bosscha

Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari proses modernisasi dan penguatan ITB dalam paruh kedua 100 tahun ke depan


Yayasan Pendidikan Amien Rais Siapkan Kampus AI Pertama di Yogyakarta, Punya Tiga Prodi

11 hari lalu

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais melalui Yayasan Budi Mulia tengah menyiapkan politeknik yang berkonsentrasi pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Yogyakarta. Dok.istimewa
Yayasan Pendidikan Amien Rais Siapkan Kampus AI Pertama di Yogyakarta, Punya Tiga Prodi

Kampus Politeknik AI di Sleman, Yogyakarta, itu ditargetkan mulai beroperasi pertengahan 2025 dengan tiga program studi.


Crimson Education Berikan Tips Tembus Kampus Top Dunia

20 hari lalu

Country Manager Indonesia at Crimson education Donna Limuel (tengah kiri), Academic Advisor Crimson Education Lombardo Goantara (Pojok Kanan), Arkan Ex Student Crimson Education (samping kiri Lombardo) bersama para staff Crimson Education, foto bersama saat acara Media Luncheon Jumat, 21 Juni 2024. TEMPO/ Tamara Aulia
Crimson Education Berikan Tips Tembus Kampus Top Dunia

Apa saja tips untuk bisa tembus kampus terbaik dunia?


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

21 hari lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

21 hari lalu

Karyawan TEMPO saat mengadukan kasus pembredelan ke DPR tahun 1994. Dok. TEMPO/Gatot Sriwidodo
Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

Hari ini, tepat 30 tahun silam, Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik dibredel pemerintah Orde Baru pada 21 Juni 1994. Ini kilas baliknya.


Trump Janjikan Mahasiswa Asing yang Lulus dari Kampus AS akan Peroleh Green Card

21 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Brendan McDermid
Trump Janjikan Mahasiswa Asing yang Lulus dari Kampus AS akan Peroleh Green Card

Donald Trump mengatakan bahwa mahasiswa asing yang lulus dari perguruan tinggi AS harus mendapatkan green card untuk tinggal di negara itu