TEMPO.CO, Jakarta - SETARA Institute menyebut selama pemerintahan Presiden Jokowi dua periode tidak ada kemajuan di sektor Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu terungkap dalam riset yang digelar bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan dalam hasil risetnya, indeks HAM di Indonesia berada di skor 3,2. Sementara penilaian yang dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1 hingga 7, yakni 1 untuk paling buruk dan 7 paling bagus.
"Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan expert judgement sebagai instrumen justifikasi temuan studi," kata Halili dalam diskusi bertajuk 'Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi', di Hotel Akmani, Jakarta, Ahad 10 Desember 2023.
Halili mengatakan, indeks HAM 2023 menurut studinya turun 0,1 dibanding tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3. Ia mengatakan, penilaian itu mengacu pada 6 indikator variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang ditutunkan ke dalam 50 sub-indikator.
"Metodologinya kami mengumpulkan data komposit dari laporan pemerintah, laporan masyarakat sipil, kemudian kami himpun dan narasikan kemudian kami berikan skor untuk masing-masing variabel dan indikator," kata Halili.
Halili menyebut, dari seluruh indikator yang dinilai, jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak yang paling buruk selama kepemimpinan Jokowi. Dalam risetnya indikator itu memiliki skor 1,3.
"Skor indikator kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat selalu menjadi indikator dengan skor paling rendah di tiap tahunnya, bahkan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, termasuk di tahun ini yang mengalami deklinasi atau penurunan tajam skor sebesar -0,6 dibanding pada Indeks HAM 2019," kata Halili.
Selanjutnya pemenuhan hak atas tanah menjadi skor terendah berikutnya dengan angka 1,9. Skor itu terjadi penurunan sebesar 1,5 dibanding indeks HAM 2019 senilai 3,4 dan turun 0,3 dibanding indeks HAM 2022 sebesar 2,2.
"Dihimpun berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2015-2021 mencapai 2.498 kasus, melampaui jauh dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjumlah 1.770 kasus," kata Halili.
Pilihan Editor: Kunjungan Ganjar dan Jokowi Kerap Sama, Yenny Wahid Bicara Calon Penerus Kepemimpinan
