TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menduga ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsi Rohingya yang masuk ke Provinsi Aceh. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam.
“Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku perdagangan orang,” kata Jokowi dalam keterangan di Istana Merdeka, pada Jumat 8 Desember 2023.
Lebih dari 100 pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak mendarat di provinsi paling barat Indonesia pada Sabtu, 2 Desember 2023. Gelombang ini mendapat penolakan warga lokal. Kedatangan tersebut terjadi setelah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya mendarat di Aceh bulan lalu.
Ini merupakan gelombang kedatangan pengungsi Rohingya terbesar di Indonesia sejak 2015, menurut badan pengungsi PBB (UNHCR). Selama bertahun-tahun, banyak anggota etnis muslim Rohingya – kelompok minoritas yang ditindas di Myanmar, melarikan diri via perahu kayu reyot ke Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand yang mayoritas penduduknya muslim.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md telah ditugaskan untuk membereskan masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Dalam keterangan di Jakarta pada Selasa malam, 5 Desember 2023, Mahfud mengatakan jumlah pengungsi Rohingya yang masuk di Indonesia saat ini sudah 1.478 orang.
Jokowi mengatakan, Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah ini. “Bantuan kemanusiaan sementara akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” kata presiden.
Indonesia bukan merupakan pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, yang mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasinya untuk melindungi pengungsi yang berada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan konvensi. Sebanyak 146 negara menjadi pihak dalam konvensi dan 147 merupakan pihak dalam protokol.
Mengacu pada ini, Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sabang, Banda Aceh, meminta UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi etnis Rohingya yang berada di Sabang ke tempat penampungan di daerah lain.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil mengingat adanya penolakan keras dari seluruh masyarakat Sabang, pasca-kedatangan pengungsi Rohingya gelombang kedua yang berjumlah 139 orang di Pantai Tapak Gajah, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang pada 1 Desember lalu.
"Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya ke luar Kota Sabang," kata Ady, Senin, 5 Desember 2023.
Pilihan Editor: Sandiaga Uno Khawatir Pengungsi Rohingya jadi Bagian Tindak Pidana Perdagangan Orang
DANIEL A. FAJRI | EKO ARI WIBOWO | AFP
