Sandiaga Uno Khawatir Pengungsi Rohingya jadi Bagian Tindak Pidana Perdagangan Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi keberadaan pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh. Dia menyatakan khawatir terhadap kondisi tersebut beserta dampaknya ke pariwisata di provinsi itu.

“Para saudara-saudara kita (pengungsi Rohingya) mengalami tekanan dan akhirnya kami khawatir ini menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Sandiaga saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Desember 2023. Sandiaga menyatakan kondisi tersebut sebagai bencana kemanusiaan yang sedang terjadi saat ini.

Menurut Sandiaga, hingga saat ini belum ada tanda-tanda keberadaan pengungsi Rohingya mengganggu pariwisata di Aceh. Namun, dia berujar akan terus memantau perkembangan situasi tersebut untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap wisata di sana.

Sandiaga mengungkapkan belum menerima arahan khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menangani situasi tersebut. Akan tetapi, dia akan melakukan kunjungan kerja dalam waktu dekat untuk memantau keadaan di Aceh. “Tidak ada arahan per hari ini, tapi saya nanti akan berkunjung ke Aceh akhir bulan Desember atau awal Januari untuk melihat dampaknya terhadap pariwisata,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud Md di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa malam, 5 Desember 2023.

Mahfud Md berujar pemerintah akan mengusahakan penanganan kebutuhan domestik dan kemanusiaan sehingga penampungan para pengungsi dapat terlaksana dengan baik. Namun, kata dia, Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Mahfud Md mengatakan bahwa negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Para pengungsi tersebut, kata Mahfud, mulanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.

"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia (pengungsi Rohingya) berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," ujar Mahfud.

SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA

Pilihan Editor: Mengenal UNHCR yang Disorot Usai Gelombang Pengungsi Rohingya Tiba Di Aceh