Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilarang Bikin Satire Politik dalam Pentas Seni, Butet Kartaredjasa: Selamat Datang Orde Baru

Reporter

image-gnews
Butet Kartaredjasa  dalam pertunjukan seni teater
Butet Kartaredjasa dalam pertunjukan seni teater "Indonesia Kita" lakon Orang-orang Berbahaya, ditulis dan disutradarai oleh Agus Noor, di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 17 November 2022. Dalam pertunjukan ini terdapat beberapa pemain yang merupakan publik figur diantaranya, Cak Lontong, Akbar Marwoto, Nasirun, Inaya Wahid Bonita, dll. TEMPO/MAGANG/Abdullah Syamil Iskandar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seniman Butet Kartaredjasa menyatakan adanya tekanan berupa permintaan menandatangani surat berisi larangan tidak membuat sindiran bernada politik. Larangan itu muncul saat Butet dan penulis lakon Agus Noor akan mementaskan Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. 

Butet membenarkan bahwa selama 41 kali pertunjukan Indonesia Kaya, baru kali ini ada larangan tidak menampilkan satire politik dalam pentas kesenian itu. 

"Sementara ini, ya cuma baru segitu aja," kata Butet, melalui aplikasi perpesanan, Selasa, 5 Desember 2023. 

Awalnya, sebelum pertunjukan berlangsung, sejumlah petugas Kepolisian Sektor Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan yang isinya tidak menampilkan pertunjukan yang mengandung unsur politik. 

Butet mengirim bentuk surat yang dia tandatangani. Ada enam poin larangan kepada para penyelenggara pentas tercantum dalam surat, yakni kampanye pemilihan umum, menyebarkan bahan kampanye pemilu, memasang alat peraga kampanye pemilu, menggunakan atribut politik. 

Menggunakan atribut bakal calon presiden dan wakil presiden, bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD, dan DPD, serta hal yang termasuk dalam kegiatan politik lainnya. "Jika kami melanggar ketentuan tersebut, maka kami siap menerima sanksi sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku," tertulis di bawah keterangan surat itu. 

Kepada Tempo, Butet mengirim sebuah video pendek berisi ungkapannya perihal permintaan menandatangani surat berisi larangan itu. Dia mengatakan 41 kali merayakan ibadah kebudayaan di tahun politik yang bikin hati senang. "Karena dari semua teman-teman saya dari kontestan satu, dua, dan tiga hadir di gedung ini. Keren sekali," kata Butet. 

Menurut Butet, perlu belajar menghayati ke-Indonesia-an melalui jalan kebudayaan sebagai rumah kita bersama. "Di antara kita tadi ada yang WA saya, 'Aku datang pakai baju biru', Nusron Wahid," kata Butet. "Nusron, tolong cermati pertunjukan ini dengan hati yang bungah. Jangan bikin laporan yang aneh-aneh, yo." 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Butet bercerita, selama 41 kali pentas Indonesia Kita, baru kali ini ia membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. "Bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. "Oh, keren. Selamat datang Orde Baru," kata Butet dengan mengangkat kedua tangannya sambil tertawa. 

Menurut Butet, pertunjukan Indoensia Kita sebagai ikhtiar anak-anak muda menghormati para legenda kesenian Indonesia. Dia bercerita bahwa sebelumnya juga mereka mementaskan Juli Ini Tidak Pernah Mati untuk mengenang Nano Riantiarno, pendiri Teater Koma, serta pertunjukan  penghormatan kepada Sawung Jabo, seniman musik dan teater. 

"Dan pertunjukan kali ini, Musuh Bebuyutan, adalah cara kami mengapresiasi, memberikan penghormatan kepada legenda musik Indonesia Koes Plus," tutur Butet. 

Lakon Musuh Bebuyutan digarap oleh Agus Noor sebagai penulis dan direktur artistik, bersama dengan Butet sebagai pendiri Indonesia Kita, yang juga tampil sebagai aktor utama. Agus menyiapkan pertunjukan itu sebulan yang lalu sebagai bagian dari kegiatan Indonesia Kaya yang sudah terprogram selama setahun. 

Musuh Bebuyutan mengisahkan hubungan seorang pemuda dan seorang perempuan yang bertetangga dan berteman baik di kampung. Namun, keduanya berseteru karena berbeda pilihan politik. Permusuhan keduanya merembet dan membuat situasi kampung penuh kasak-kusuk.

Pilihan Editor: Polisi Diduga Intimidasi Pentas Teater Butet Kartaredjasa dan Agus Noor di Taman Ismail Marzuki

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri setelah melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan ustad Abdul Somad sebagai cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.


Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 hari lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin saat melaksanakan shalat dzuhur saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 22 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

1 hari lalu

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.


CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

2 hari lalu

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

2 hari lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.


Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

2 hari lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.