TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan seluruh gelaran debat capres-cawapres akan dihadiri oleh calon presiden dan calon wakil presiden secara berpasangan. Format debat capres dan cawapres ini akan berbeda dengan Pilpres 2019. Saat itu, diberikan sesi khusus bagi capres dan cawapres secara mandiri untuk menyampaikan gagasannya. Barulah pada debat pamungkas, pasangan capres-cawapres dihadirkan secara berpasangan.
Namun, pada debat Pilpres 2024, akan ditampilkan debat cawapres dengan didampingi oleh capresnya. Komisioner KPU, Idham Holik, menjelaskan saat debat cawapres yang akan dihadiri capres, porsi bicara hanya diperuntukkan kepada cawapres. Begitu juga pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres secara mandiri. “Jadi cawapres bicara dari A sampai Z. kalau capres hanya mendampingi saja,” kata Idham, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 2 Desember 2023.
Perubahan format ini ternyata menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat, tak terkecuali dari tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut satu dan tiga, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Lantas, seperti apa komentar Timnas Anies dan TPN Ganjar soal debat cawapres ditiadakan? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Tanggapan Timnas Anies
Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyatakan keberatan dengan keputusan sepihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan format debat capres-cawapres ketika pembahasan mengenai hal tersebut belum selesai. “Lah ini kok tiba-tiba KPU sudah mengumumkan modelnya seperti itu tanpa mengundang kami lagi untuk rapat, padahal usulan kami bisa dibuka, usulan kami jelas seperti apa. Bahwa ada debat berpasangan ada debat khusus capres atau cawapres sendiri-sendiri,” ucap Co-Captain Timnas AMIN, Nihayatul Wafiroh, dalam rilis tertulis, Sabtu, 2 Desember 2023.
Nihayatul mengklaim KPU melanggar janji karena sebelumnya telah disepakati bahwa pembahasan soal debat akan dirapatkan lagi sebelum mengumumkan keputusan finalnya. Dia juga menceritakan, Timnas AMIN mengikuti rapat dengan KPU pada 29 November 2023. Dari rapat tersebut masih ada dua agenda yang belum diputuskan. “Yakni soal komposisi debat ini, apakah harus hadir semua atau ada debat khusus capres atau cawapres begitu, dan kedua persoalan topik,” katanya.
Selain itu, Timnas AMIN juga mempertanyakan alasan KPU mengubah format debat capres-cawapres dari Pilpres 2019 lalu. Anggota Timnas AMIN, Anang Zubaidy, mengatakan publik membutuhkan gagasan cawapres, karena bagaimanapun capres dan cawapres adalah pasangan yang tak bisa dipisahkan. Menurutnya, keduanya juga harus bisa saling mengisi satu sama lain.
“Kita juga bertanya mengapa di 2019, cawapres diberi kesempatan untuk mengelaborasi gagasannya di debat cawapres sendiri-sendiri,” ujar Anang Zubaidy, seusai diskusi “Kebebasan, Kesetaraan, Keadilan”, di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023.
Anang juga menyebutkan bahwa debat khusus antar cawapres sangat penting. Karena, ketika salah satu dari kedua pasangan itu tidak diketahui gagasannya, bagaimana mungkin publik menentukan pilihan kepada pasangan tersebut. “Padahal debat itu kan adu gagasan,” ujar Anang, yang menjadi anggota Tim Hukum Nasional AMIN.
Komentar TPN Ganjar
Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menanggapi perubahan format untuk debat capres-cawapres pada Pilpres 2024. Menurut Deddy, tidak adanya debat yang dihadiri cawapres seorang diri menghina dan merendahkan kemampuan para cawapres. “Terutama Gibran (Rakabuming Raka),” ucap Deddy saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat, 1 Desember 2023.
Apabila perubahan format tersebut dilakukan untuk melindungi Gibran Rakabuming Raka, Deddy mengatakan itu akan menjadi hal yang kontraproduktif. “Sebab Gibran akan kehilangan kesempatan untuk membuktikan betapa mampu dan layaknya dia (jika menang),” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai pasangan yang paling sering absen dalam berbagai debat publik yang diselenggarakan menjelang Pilpres 2024. Di sisi lain, Deddy juga mengungkapkan perubahan format debat ini akan menimbulkan keraguan publik dan berpotensi menurunkan elektabilitas calon wakil presiden. Oleh karena itu, dia mengimbau KPU kembali menggunakan format debat seperti pada Pilpres 2019. “Tidak usah aneh-aneh sehingga bisa menimbulkan kecurigaan publik terhadap kredibilitas KPU dan ujungnya kredibilitas hasil pemilu,” kata dia.
Selain itu, Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud, Choirul Anam, mengatakan pihaknya mendapatkan protes dari masyarakat yang kecewa dan mempertanyakan perubahan format debat ini. Choirul menyebut masyarakat kecewa dan kehilangan antusias.
“Kenapa kok ini dirubah, ada apa ini? Apakah ini masih berhubungan dengan konteks pencalonan pasca Mahkamah Konstitusi? Apakah ini berhubungan dengan strategi pemenangan dari salah satu calon yang menghindari debat-debat publik seperti itu, atau ini ada skenario lain yang menguntungkan salah satu paslon?,” kata Choirul menirukan pernyataan masyarakat yang mengadu kepadanya, Ahad, 3 Desember 2023.
Mantan komisioner Komnas HAM itu juga menyebutkan ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk melihat komitmen dan upaya mempertahankan visi-misi di hadapan cawapres lain. “Mereka mengatakan bahwa kenapa debat Pemilu kok berubah, khususnya soal cawapres. Dulu pada 2019 format debatnya itu vis a vis, capres dengan capres, cawapres dengan cawapres, kenapa sekarang kok berubah?” kata Choirul.
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Jokowi Klaim Tak Ada Pertemuan dengan Agus Rahardjo untuk Intervensi KPK
