TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab tudingan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta. Sultan mengatakan kalimat Yogyakarta sebagai bagian politik dinasti tidak tertuang dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.
"Dalam undang undang itu tak ada (bagian) yang menyebut kata-kata (Yogyakarta) dinasti," kata Sultan di Kepatihan Yogyakarta, Senin, 4 Desember 2023.
Sebelumnya Ade menyinggung gerakan mahasiswa di Yogya menggelar demonstrasi soal politik dinasti yang dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Para mahasiswa memprotes dinasi politik Jokowi yang putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam video yang dia unggah di media sosial, Ade mengatakan seharusnya mahasiswa melawan sistem dinasti di Yogyakarta yang gubernurnya menjabat tidak melalui pemilihan umum tapi karena faktor keturunan.
Sultan sebut hanya menjalankan perintah UU Keistimewaan Yogyakarta
Sultan Hamengku Buwono X menyatakan dirinya hanya menjalankan amanat dari Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Dia menyatakan keistimewaan Yogyakarta itu berangkat dari sejarah daerah tersebut yang kemudian diakui oleh pemerintah Indonesia.
Baca Juga:
"Status keistimewaan Yogyakarta diakui pemerintah Indonesia dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu," kata Sultan. "Dan Yogyakarta sampai saat ini masih bagian dari republik (Indonesia) dan melaksanakan semua undang-undang yang berlaku," kata Sultan.
Pasca unggahannya soal Yogyakarta viral, Ade Armando sendiri telah mengunggah video berisi permintaan maaf. Namun Sultan menilai hal itu belum perlu ditanggapi.
"Ya pernyataan itu belum ditanggapi, iya kalau mau (memberi maaf), kalau tidak?" kata Sultan.
Yogyakarta memiliki keistimewaan karena dalam sejarahnya wilayah tersebut sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri sejak 1755, jauh sebelum Indonesia merdeka. Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubowono I.
Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII sebagai pemimpin Yogyakarta menyatakan bergabung dengan Indonesia. Presiden Indonesia ke-1 Soekarno, lantas mengangkat keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta.
Ade Armando bersama PSI merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. PSI selama ini dikenal sebagai partai di luar parlemen yang memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
