TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan para pegiat infrastruktur di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023. Persamuhan ini terkait dengan acara peringatan Hari Bakti Pekerja Umum ke-78.
Setiap 3 Desember, pemerintah memperingati Hari Bakti PU untuk mengenang pertempuran pada 1945 di Gedung Departement Van Verkeer En Waterstaat, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Sate Bandung. Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung bagaimana infrastruktur mengambil peran dalam pembangunan Indonesia, baik dari konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Juga infrastruktur terkait penyediaan air hingga pelayanan.
“Semua disediakan oleh PUPR,” kata Jokowi dalam pidatonya, Senin, 4 Desember 2023.
Di periode kedua pemerintahannya, Jokowi memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasannya, kata dia, untuk efisiensi biaya logistik, meningkatkan daya saing negara, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru, dan konektivitas sosial budaya.
IKN, proyek mercusuar era Jokowi, dikritik oleh sejumlah pihak seperti ekonom hingga calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Pemerintah bersikeras pembangunan ini perlu dilanjutkan sebab telah dibuatkan undang-undang.
Revisi UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara baru saja ditetapkan pada 31 Oktober 2023, menjadi UU No. 21/2023. Melalui UU tersebut, seperti tertulis dalam Pasal 24 Ayat 3, proses pembangunan dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional untuk jangka waktu minimal 10 tahun terhitung sejak berlakunya aturan ini.
“Dalam hal indeks infrastruktur pada 2014 kita tertinggal, dalam global competitiveness index bidang infrastruktur kita saat itu peringkat 54, sekarang 51, artinya meningkat meskipun belum melompat,” kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara pada Senin.
Pilihan Editor: Prabowo Mengaku Tak Berani Mengklaim Didukung Jokowi
