TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi asumsi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) atas dugaan kebocoran 252 juta data DPT dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlepas dugaan peretasan karena motif ekonomi, kata Mardani, besar kemungkinan data digunakan untuk mobilisasi pemenangan pemilu. "Bahaya," kata dia saat dihubungi, Jumat, 1 November 2023.
Anggota Komisi II DPR tersebut mengatakan peretasan data bukan hanya untuk kepentingan ekonomi. Namun dapat dijadikan bahan pemetaan dan treatment pemenangan.
Apalagi, kata Mardani, DPT yang diduga bocor tersebut memiliki kategorisasi yang mudah. Lalu berlanjut data detail sehingga memudahkan untuk dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Mardani mendesak KPU menangani persoalan siber ini. KPU sebagai instasi yang diamanati melaksanakan proses demokrasi ini wajib hukumnya menuntaskan dugaan kebocoran data. "Wajib ditangani, wajib," kata dia.
Dilansir dari Antara, pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR, Rabu, 29 November 2023 Budi Arie Setiadi membantah dugaan kebocoran DPT Pemilu 2024 dilandasi oleh motif politik. Budi mengatakan motif peretasan tersebut adalah motif ekonomi. “Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis supaya publik jangan resah dulu, ini (motif) politik apa,” ujar Budi Arie.
Klaim Kominfo atas motif ekonomi masih kesimpulan sementara. “Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersial, mau diperjualbelikan data itu. Kesimpulan sementara,” katanya.
Akun anonim Jimbo mengklaim data (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bocor diperjualbelikan di forum daring. Akun anonim Jimbo diketahui mengunggah 252 juta data DPT. Yang berisikan data pribadi seperti Nomor Induk Kewargaan (NIK), Nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, dan lain-lain.
Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku mengetahui pembobolan data terjadi pada Senin, 27 November 2023. "KPU mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak Senin, 27 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB," kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023.
Setelah tahu adanya peretasan di situs KPU, Hasyim mengatakan langsung melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh Threat Actor, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan.
Pilihan Editor: Politikus PAN Prihatin Kebocoran Data 204 Juta DPT KPU Terjadi
