TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Usamah Abdul Aziz, membantah memainkan isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai upaya mendongkrak elektabilitas AMIN. AMIN merupakan paslon dengan nomor urut satu.
Usamah menyebutkan respons Anies yang mengomentari IKN karena banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada paslon yang diusung Koalisi Perubahan tersebut.
"Biasanya memang soal IKN pertanyaan dari publik Jadi bukan kita yang mau membuat ini menjadi bahan untuk mendongkrak, nggak," katanya Kamis 30 November 2023.
Ia mengatakan karena ada yang mengajukan pertanyaan maka pihaknya menjawab. Seperti kondisi yang ada, kata dia, Anies menyebutkan meninjau perlu tidaknya IKN direvisi.
"Kita respons dan jawabannya seperti apa yang Mas Anies sampaikan bahwa ini adalah memang perlu direvisi kembali," ujarnya.
"Apakah ini sesuai tidak dengan kemampuan finansial dari APBN kita,"ucapnya.
Usamah mengatakan musababnya, seperti saat ini belum ada ya investor asing yang menaruh investasinya di IKN.
Hanya PKS yang konsisten menyatakan sikap menolak IKN
Usamah tak menampik ihwal PKS satu-satunya parpol yang konsisten dengan sikap menolak IKN di Koalisi Perubahan. Ia menyebutkan adanya perbedaan sikap parpol pendukung Koalisi Perubahan soal IKN karena masing-masing partai punya wewenang menentukan visi dan misi partai yang bersangkutan.
Usamah mengatakan bukan hanya persoalan IKN, pihaknya menyikapi suatu kebijakan berdasarkan empat hal. Pertama kata Usamah, kebijakan yang sudah baik akan dilanjutkan.
Kemudian kata Usamah yang kurang baik diperbaiki. Lalu yang sangat tidak baik, dihapuskan. Dan yang belum ada bakal dibuat yang baru.
"Jadi prinsipnya masih sama dengan 4 hal itu sih," katanya.
Soal IKN, kata Usamah, sudah ada diatur UU dan hal tersebut bakal dijalankan. Namun AMIN menilai, jika IKN memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kemungkinan direvisi kembali.
"Selama ini Mas Anies sudah menjawab juga kok," kata dia.
Pilihan Editor: Ingin Ubah Regulasi KPR, Anies: Sesuai Kebutuhan Masyarakat, Bukan Kenyamanan Negara
